DPRD Sulsel Akan Mediasi Warga dengan Pangdam VII Wirabuana

Editor : Andhika Bd
Warga RW 05 asrama Bara Baraya saat menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Sulsel
Warga RW 05 asrama Bara Baraya saat menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Sulsel

MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulsel dari Fraksi Demokrat, Haedar Majid, akhirnya meminta beberapa perwakilan warga RW 05, penghuni Asrama Bara Baraya yang tergabung dalam Alinasi Masyarakat Bara baraya untuk menyampaikan tuntutannya di ruang aspirasi DPRD Provinsi Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Senin (1/8/2016).

Warga mengklaim bahwa mereka punya bukti otentik yaitu surat resmi KASAD No.B/1815-04/2/752/Set pada tanggal 19 Oktober 1990 tentang izin prinsip. pengembalian tanah okupasi Asrama Bara Baraya sangat bertentangan dengan telegram KASAD yang menjadi dasar hukum dari SP 1 yang dikeluarkan Pangdam VII Wirabuana, sehingga aset Bara Baraya bukan lagi milik Kodam VII Wirabuana. Warga pun meminta DPRD Provinsi Sulsel mencegah keluarnya SP 2 agar tidak ada lagi korban yang jatuh.

Menanggapi suara warga Bara Baraya tersebut, Haedar Majid yang menemui warga di ruang aspirasi meminta agar tidak ada lagi Surat Peringatan ke-2 untuk warga. “Jangan sampai terbit SP 2 dan seterusnya, jika diprediksi tanggal 8 Agustus 2016 SP 2 akan dikeluarkan,” ujarnya di hadapan perwakilan pengunjuk rasa.

Haedar pun akan mengupayakan ada pertemuan antara warga, Pangdam dan BPN. “maksimal tiga hari dari sekarang, kami akan mempertemukan warga dengan Panglima Kodam VII serta pihak terkait dengan kasus ini seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk hadir di DPRD Provinsi Sulsel,” tambahnya.

Sebelumnya, di ruang aspirasi, Abdul Rasyid mewakili warga asrama Bara Baraya mengatakan, adanya maklumat dari aparat TNI melalui Surat Peringatan (SP) 1 tentang pengosongan lahan, telah mengakibatkan satu orang warga meninggal akibat stres. (*/ars)

[fbcomments]