KPK dan BPKP Sasar Sulsel Penggunaan Aplikasi Elektronik Pelaporan Keuangan

Editor : ifan Ahmad
Gubernur Sulsel Syahrul YL duduk diapit Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, dan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Binsar H Simanjuntak di acara Sosialisasi penggunaan aplikasi elektronik untuk pengelolaan keuangan daerah, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, jl Urip Sumohardjo, Makassar, Rabu (3/8/2016).
Gubernur Sulsel Syahrul YL duduk diapit Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, dan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Binsar H Simanjuntak di acara Sosialisasi penggunaan aplikasi elektronik untuk pengelolaan keuangan daerah, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, jl Urip Sumohardjo, Makassar, Rabu (3/8/2016).

Online24, Makassar – Kepala daerah se-Sulawesi Selatan mengikuti sosialisasi  penggunaan aplikasi elektronik untuk pengelolaan keuangan daerah, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, jl Urip Sumohardjo, Makassar, Rabu (3/8/2016).

 

Mewakili Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Basaria Pandjaitan, yang  menyosialisasikan penggunaan aplikasi elektronik untuk pengelolaan keuangan daerah, kepada 24 kepala daerah di Sulawesi Selatan, mengatakan salah satu tugas KPK adalah mencegah tindak pidana korupsi, yang salah satunya adalah diseminasi tata kelola pemerintahan dengan memberikan contoh yang baik.

 

“Tadi ada dari Jawa Barat, Bali, dan Surabaya. Surabaya sudah punya aplikasi yang cukup sempurna, dan kita minta aplikasi itu untuk dibagikan ke daerah lain secara gratis,” ungkap Basaria.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan, aplikasi tersebut segera dibawa ke Sulsel, dan kemudian masing-masing pemerintah daerah mengirimkan maksimal 5 stafnya untuk mempelajari dan menjalankan aplikasi tersebut. Selanjutnya para bupati/ walikota, dan gubernur diminta untuk mengawasi pelaksanaannya.

 

Menurutnya, pada aplikasi tersebut semuanya sudah transparan, sehingga masyarakat akan tahu berapa dana yang ada di daerah dan apa saja peruntukannya.

 

“Tujuannya bagaimana agar mensejahterakan masyarakat, masyarakat akan sejahtera kalau pembangunan di daerah baik,” terangnya.

 

Selain itu, Basaria menyatakan KPK bersama BPKP juga melakukan pengawalan pencairan dana desa. “Dari 74 ribu desa, kebutuhannya berbeda, desa di timur Indonesia beda dengan di Jawa,” tegasnya.

 

Sementara, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Binsar H Simanjuntak menambahkan, bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, dan untuk memberantas korupsi ada dua strategi besar, yakni dengan penindakan dan pencegahan.

 

Menurutnya, saat ini KPK bukan hanya memetakan masalah tapi juga memberi alat berupa aplikasi, jadi ada tuntutan pada kepala daerah dan SKPD untuk membuat schedule, sehingga saat dipantau betul-betul sudah berjalan.

 

Sedangkan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menuturkan, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi tersebut merupakan program yang dilakukan KPK bersama BPKP secara nasional, jadi sasarannya bukan hanya Sulawesi Selatan saja.

 

“Tapi saya tidak tahu persis kenapa Sulsel dipilih. Secara khusus untuk pertama kali mengawali program pencegahan korupsi yang dikonsepsikan oleh KPK,” jelasnya. (fan)