OJK Gelar Sosialisasi Peraturan Perlindungan Konsumen

Editor : Lucky
Kegiatan OJK Sulsel di Hotel Novotel (fot: Ubay)
Kegiatan OJK Sulsel di Hotel Novotel (fot: Ubay)

Online24, Makassar – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan menggelar “Sosialisasi Peraturan Perlindungan Konsumen” di Novotel Hotel, Jalan Chairil Anwar, Makassar, Selasa (16/8/2016). Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari pelaku usaha jasa keuangan diantaranya bank, asuransi, koperasi, dan juga dari kalangan akademisi.

Sosialisasi yang mengangkat tema “Edukasi Keuangan dan Pelayanan Pengaduan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Implementasi Peraturan Perlindungan Konsumen” ini bertujuan agar masyarakat Indonesia melek keuangan.

Menurut survey yang dilakukan OJK pada tahun 2013 di 20 provinsi menunjukkan tingkat literasi keuangan di Indonesia sebesar 21,84 persen sedangkan tingkat utilitas produk dan layanan sektor keuangan sekitar 59,74 persen. Dari data tersebut, masyarakat Indonesia cenderung belum memahami hak dan kewajiban dalam hal jasa keuangan.

Sementara itu, tingkat literasi keuangan masyarakat provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,50 persen dengan tingkat literasi tertinggi pada sektor perbankan. Sedangkan tingkat utilitas keuangan di Sulsel adalah sebesar 49,50 persen dengan utilitas tertinggi juga terdapat pada sektor keuangan sebesar 46,75 persen.

Menurut kepala departemen Literasi dan Inklusi keuangan OJK, Agus Sugiarto, tingkat literasi keuangan ini masih sangat kecil meskipun sudah banyak masyarakat yang menggunakan produk atau layanan jasa keuangan. “Oleh karena itu, OJK bersama dengan PUJK memiliki kewajiban untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui kegiatan edukasi ini,” kata Agus Sugiarto.

Kurangnya literasi masyarakat mengakibatkan masyarakat tidak memahami hak dan kewajiban, manfaatnya dan resiko, serta biayanya dari produk/layanan jasa keuangan yang digunakan secara penuh. Hak ini menyebabkan masih banyaknya pengaduan dari konsumen yang masuk ke OJK melalui kantor regional 6 sampai dengan periode Juli 2016. Tercatat, sebanyak 2 persen dari total laporan yang masuk ke OJK merupakan bentuk pengaduan.

(MNU)