Bongkar Sindikat Pemalsu Surat Tanah, Polisi Dalami Keterlibatan Orang BPN

Editor : Ahmad Raffasya
Pelaku sindikat pemalsu surat tanah. (foto: Reny)
Pelaku sindikat pemalsu surat tanah. (foto: Reny)

Online24, Makassar-  Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel berhasil membongkar sindikat pemalsu surat tanah yang sudah beroperasi sekitar empat tahun di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Guna membongkar jaringan tersebut hingga ke akarnya, Polisi terus melakukan pengembangan bahkan hingga ke  oknum internal kantor Badan Pertanahan Negara (BPN).

Hal tersebut diungkapkan Kasubdit III Tahban Ditreskrimum AKBP Asep Marsel Abdurahman saat merilis kasus pemalsuan surat tanah tersbut di Mapolda Sulawesi Selatan, Jumat (19/8/2016).

” Kami akan terus mendalami kasus pemalsuan surat tanah ini, hingga melakukan pemeriksaan ke kantor BPN ” ujar perwira dua melati tersebut.

Lebih lanjut Asep menjelaskan kronologis terbongkarnya kasus tersebut berawal saat Ditreskrimum menangkap satu sindikat pembuat surat tanah Syarifuddin Laddo (68) di rumahnya Jl Kenangan no 8, Kabupaten Maros, Rabu (17/8/2016) lalu.

Tak lama berselang, satu lagi sindikat pemalsu surat tanah, Hasanuddin alaias Udin (47) ditangkap di rumahnya Jl Tanggul Pattompo Tamalate Makassar. Asep menjelaskan, dari dua sindikat ini, satu tersangka atas nama Manna daeng Nai (53) seorang warga kabupaten Maros sebagai pemesan langsung dicokok di rumahnya.

Saat aparat melakukan penggeledahan di rumah Syarif, berhasil menemukan ratusan lembar dokumen palsu, seperti 13 lembar blanko tanda pendaftaran sementara tanah milik negara, 37 surat ketetapan Iuran pembangunan daerah, 46 lembar kertas kosong yang sudah dituakan, 17 lembar kosong surat ketetapan iuran pembangunan daerah, 26 lembar kosong surat ketetapan iuran pembangunan daerah berlambang IPEDA, dan 7 rangkap blanko kosong akta jual beli.

Tak hanya itu, aparat juga menemukan selembar blanko kosong bertulis SIMANA BOETAJA TANAE, 1 rangkap blangko kosong Sertifikat Hak Milik, 2 lembar blanko kosong surat keterangan obyek pajak, 2 unit mesin ketik, 18 stempel palsu dan sejumlah perlengkapan tulis lainnya yang diduga untuk membuat dokumen tanah palsu.  (Ren)