Dihujat, Adnan Berikan Klarifikasi Melalui Facebook

Editor : Lucky
Pengukuhan Adnan sebagai LAD Gowa/ foto: int
Pengukuhan Adnan sebagai LAD Gowa/ foto: int

Online24, Makassar – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, memberikan klarifikasi terkait pengukuhannya sebagai Ketua Lembaga Adat Daerah (LAD), 8 September lalu. Banyak pihak menganggap bahwa pelantikan tersebut untuk menjadikan Adnan sebagai raja Gowa, meski tidak memiliki keturuan Raja Gowa.

Sejak pelantikan tersebut, Balla Lompoa pun dikuasai pemerintah kabupaten Gowa dengan menempatkan ratusan Satpol PP. Kemarin sore, Pemkab Gowa melakukan pembongkara brangkas penyimpanan benda pusaka.

Hal ini menimbulkan kontroversi di banyak kalangan. Menanggapi kisruh tersebut, Adnan memberikan klarifikasinya. Ia menuliskan klarifikasinya tersebut melalui akun Facebook Adnan Purichta Ichsan tertanggal 11 September sekitar pukul 23.30 wita.

Berikut pernyataan Adnan Purichta Ichsan:

LAD dan Isu Sesat

Adnan Purichta Ichsan, Bupati Gowa

AKHIR-akhir ini, masyarakat tentu disuguhkan dengan kontroversi pengukuhan saya sebagai Ketua Lembaga Adat Daerah (LAD). Sayangnya, informasi yang beredar luas begitu menyesatkan.

Saya tidak menuduh, tapi faktanya seperti itu. Ada pihak yang tak ingin peninggalan kerajaan Gowa terpelihara dengan baik, adat istiadat dan budaya Gowa tetap dikenal anak cucu kita.

Akibatnya, kelompok ini sengaja menyebar luaskan info sesat. Saya perlu meluruskan ini dengan banyaknya hujatan yang ditujukan ke saya. Walaupun secara garis besar, lebih banyak yang memuji keputusan merapikan lembaga adat.

Sebelum adanya LAD ini, tentu kita ingat betul, bagaimana kisruh di lembaga adat Gowa. Akibatnya, lembaga adat ini terpecah-pecah. Masing-masing kubu membentuk lembaga adatnya. Dewan Hadat Batesalapang bahkan juga ada dua versi.

Ada salah kaprah yang selama ini beredar soal pengangkatan raja di Gowa. Karena kebanyakan dari kita men general kan pengangkatan raja adalah berdasarkan garis keturunan. Pemahaman itu tentu bukan hal yang salah, karena rata-rata kerajaan seperti itu. Tapi Gowa berbeda. Karena pengangkatan raja dizamannya dipilih oleh Batesalapang atau perwakilan masyarakat dari wilayah dibawah kekuasaan Kerajaan Gowa, yang dizaman sekarang dikenal dengan nama DPRD, bukan diangkat oleh orang tuanya berdasarkan garis keturunan.

Tapi itu hanya sekelumit masalah yang ada dalam upaya pelestarian adat istiadat dan budaya Gowa. Mohon ijin untuk sharing ke kita semua sebagai bahan referensi.

Berangkat dari niat tulus dan ikhlas untuk menjaga seluruh asset-asset peninggalan sejarah dan melestarikan adat dan budaya Gowa, sehingga lahirlah Perda LAD. Perda ini pun tak serta merta langsung disahkan, tapi melalui proses panjang.

Perda LAD ini sudah 2 kali dikonsultasikan ke Pemprov Sulsel dan Kemendagri sebelum disahkan. Bahkan terakhir yang langsung menerima pansus LAD DPRD Gowa adalah Dirjen Otoda dan Direktur PHD (Produk Hukum Daerah) sebelum di sahkan menjadi Perda No. 5 Tahun 2016.

Gowa dulu adalah kerajaan terbesar kemudian bertransisi menjadi Pemerintah Tk II Gowa, makanya Andi Idjo Karaeng Lalolang yang saat itu sebagai Raja Gowa ke-36 menjadi Bupati pertama di Gowa. Karena pada zamanya lah, Kerajaan Gowa menyatu dengan NKRI. Saat pernyataan Kerajaan Gowa masuk dalam NKRI, Andi Idjo Karaeng Lalolang juga mendeklarasikan diri sebagai raja terakhir.

Artinya tidak ada lagi Raja di Gowa setelah Andi Idjo Krg Lalolang, karena sudah berganti nama menjadi Bupati. Olehnya itu siapapun Bupati di Gowa, maka dia sama dengan Raja Gowa, di zaman kerajaan. Itu juga yang mendasari Andi Idjo saat menyatakan bergabung dengan NKRI diangkat sebagai Bupati Gowa pertama.

Makanya Perda LAD mengatur struktur, bahwa Bupati sebagai KETUA LAD yang menjalankan fungsi Sombayya. Sekali lagi hanya menjalankan fungsi sebagai Sombayya.

Sombayya dulunya adalah pimpinan tertinggi di Kerajaan Gowa. Setelah bergabung dengan NKRI dan berstatus Daerah Tk II Gowa, bupati yang menjadi pimpinan tertinggi.

Yang masuk dalam LAD ini bukan pribadinya/bukan individunya tapi jabatannya, sehingga sapapun yg menjadi Bupati Gowa/Wakil Bupati/Sekda, dia punya tugas dan tanggung jawab menjaga seluruh asset peninggalan sejarah serta melestarikan adat dan budaya Kabupaten Gowa.

Sama dengan museum Balla Lompoa itu milik masyarakat yang di jaga oleh Pemda Gowa, sehingga siapapun itu tidak boleh ada yang mengklaim itu miliknya. Pemda sudah mengeluarkan lebih dari Rp20 Miliar untuk membiayai dan merenovasi Balla Lompoa, tetapi malah dijadikan rumah pribadi dan posko pada saat pilkada Kepala daerah.

Parahnya lagi, karena beberapa peristiwa anarkis selama ini, berawal dari pergerakan massa dari dalam Balla Lompoa.

Soal acara accera kalompoang memang setiap tahun Pemda yang melaksanakan melalui Dinas Pariwisata. Dan itu sudah terjadi sejak kerajaan Gowa bersatu dengan NKRI.

Bahkan setiap tahun di anggarkan dalam APBD. Sekarang dengan terbentuknya Perda No. 5 tahun 2016 tentang penataan Lembaga Adat Daerah Kab. Gowa. maka tugas kami sesuai perintah Perda untuk menjaga dan melestarikan itu semua..

Semoga dgn penjelasan yg singkat ini, mampu memberikan pencerahan kepada kita semua. meskipun tulisan ini hanya secara garis besarnya saja.

Selamat hari raya idul adha 1437 H.. Minal aidin walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin..