Ribut-ribut Perda LAD Gowa, Apa Tanggapan Pakar Hukum Unhas?

Editor : Fahmi
Juctice Speak Up Zone Hasanuddin Law Study Center (HLSC) menggelar diskusi publik di Cafe Papa Ong Jalan Rusa, Makassar, Jumat (16/9/2016). Diskusi tersebut mengangkat tema terkait keberadaan Perda LAD Kabupaten Gowa, dengan menghadirkan dua pembicara, yaitu Prof. Edward L Poelinggumang selaku Sejarahwan dan Hamzah Halim selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unhas.
Juctice Speak Up Zone Hasanuddin Law Study Center (HLSC) menggelar diskusi publik di Cafe Papa Ong Jalan Rusa, Makassar, Jumat (16/9/2016). Diskusi tersebut mengangkat tema terkait keberadaan Perda LAD Kabupaten Gowa, dengan menghadirkan dua pembicara, yaitu Prof. Edward L Poelinggumang selaku Sejarahwan dan Hamzah Halim selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unhas.
Online24, Makassar – Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah, Pasal 1 Ayat 1 dan ayat 3 menyebutkan (1) Daerah adalah Kabupaten Gowa (3) Bupati adalah Bupati Gowa sebagai Ketua LAD yang menjalankan peran dan fungsi Sombayya, masih menyisakan polemik yang berkepanjangan. Setelah sebelumnya Forum Dosen menggelar diskusi terkait Kontrovesi Perda LAD Gowa, beberapa waktu lalu di Safe House Shisa Cafe (13/9/2016). Kini giliran Hasanuddin Law Study Center (HLSC) membuka diskusi perihal Keberadaan Perda LAD Kabupaten Gowa, di Kedai Kopi Papa Ong Jalan Rusa, Makassar, Jumat (16/9/2016).
Diskusi tersebut mengangkat tema terkait keberadaan Perda LAD Kabupaten Gowa, dengan menghadirkan dua pembicara, yaitu Prof. Edward L Poelinggumang selaku Sejarawan dan Hamzah Halim selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unhas. Dalam kesempatan tersebut, Hamzah Halim, angkat bicara perihal tuntutan sebagaian masyarakat Gowa yang menolak keberadaan Perda LAD Gowa.
“Kalau hanya pertimbangan sebagaian masyarakat Gowa, lalu Perda LAD mau dicabut. Saya ingin katakan apakah ini tidak akan menjadi contoh yang buruk di Negara Republik ini?.” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan jika sebuah peraturan bisa dilawan dengan pemaksaan kehendak di jalan, maukah Pemerintah terjerat dengan solusi demikian terhadap persoalan yang ada.
Menurutnya, hal yang paling penting dilakukan saat ini adalah mengundang dan memediasi kedua belah pihak untuk duduk berdampingan membicarakan terkait Perda LAD Kabupaten Gowa yang dibuat oleh DPRD kabupaten Gowa.
“Harusnya ada pihak yang memediasi kedua belah pihak, entah itu dari Kemendagri atau pihak yang lebih berkompoten untuk duduk bersama membicarakan Perda LAD tersebut. Dalam artian adalah pihak Andi Maddusila dan DPRD Kabupaten Gowa, karena yang membuat Perda tersebut adalah DPRD Kabupaten Gowa,” tandasnya.
Kehadiran Perda LAD Kabupaten Gowa adalah produk dari DPRD Kabupaten Gowa yang merupakan representasi dari seluruh rakyat yang ada di Kabupaten tersebut, sehingga Perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Gowa dianggap sebagai kehendak dari rakyat yang ada didaerah tersebut.
“Bupati dilantik jadi Ketua LAD itu perintah dari Perda LAD. Perda ini adalah undang-undang dalam hirarki peraturan perundang-undangan sampai saat ini,” tuturnya.
Lebih dalam ia menjelaskan banyak masyarakat yang salah mempersepsikan pelantikan ¬†Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, sebagai Ketua LAD. “Kekeliruan yang nyata jika Bupati Adnan tidak ingin melaksanakan perda tersebut. Karena saat menerima jabatan Bupati, dia disumpah untuk tunduk dan patuh serta taat terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan ini yang banyak orang salah persepsikan,” pungkasnya.
Kembali ia menambahkan, solusi jika ingin menyelesaikan polemik Perda LAD Kabupaten Gowa, yaitu hanya tiga. Eksekutif Review (Keberatan kepada Gubernur dengan alasan yang bisa diterima secara hukum, untuk kemudian Gubernur meminta kepada Mendagri untuk membatalkan hal itu. Yudiasial Riview (keberatan ke  Mahkama Agung, karena MA yang berkompetensi menguji ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang. itu kalau substansi atau isinya Perda ada yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi). Dan yang terakhir adalah Legislatif Review (Keberatan kepada Lembaga Legislatif yang memproduk perda ini, yaitu DPRD Gowa).
(viv)