Guru Besar Unhas: Pengrusakan Cagar Budaya di Balla Lompoa Adalah Tindak Pidana

Editor : Fahmi
(foto:zhoelfikar/localhost)
(foto:zhoelfikar/localhost)
Online24, Makassar – Kisruh terkait pembongkaran secara paksa brangkas penyimpanan benda pusaka di Istana Museum Balla Lompoa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gowa beberapa waktu lalu, mengundang komentar dari Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. A. Nurhayati Rahman, M.Hum, dalam akun facebooknya ia mengatakan pengrusakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dengan cara sadis dan sengaja melinggis brankas peninggalan kerajaan Gowa tersebut adalah pengrusakan terhadap cagar budaya Indonesia, dan pelakunya dapat dikenakan tindak pidana sesuai dengan pasal VIII pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Terhadap Cagar Budaya.
Dalam akun facebooknya yang ia tuliskan pada Kamis (15/9/2016) kemarin, ia menjelaskan brankas tempat Peninggalan Pusaka Kerajaan Gowa adalah hadiah atau pemberian dari Ratu Belanda pada tahun 1936. Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Terhadap cagar Budaya Pasal 1 Bahwa, yang dimaksud dengan cagar budaya adalah peninggalan budaya yang berusia 50 tahun yang harus dilindungi. Sedangkan Pasal III Ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa yang dimaksud cagar budaya adalah memiliki nilai yang sangat penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan Indonesia, serta memiliki keunikan dan jumlah yang sangat terbatas.
“Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka brankas hadiah dari Ratu Belanda milik Kerajaan Gowa ini termasuk cagar budaya yang harus dilindungi. Karenanya, pengrusakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dengan cara sadis dan sengaja melinggis brankas peninggalan kerajaan Gowa tersebut adalah pengrusakan terhadap cagar budaya Indonesia. Pelakunya dapat dikenakan tindak pidana sesuai dengan pasal VIII pada peraturan pemerintah tersebut,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupeten Gowa, H. Muchlis, dalam rilisnya kepada online24jam.com, Kamis (15/9/2016) mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan upaya persuasif dengan menyurat kepada penanggung jawab Balla Lompoa, Andi Makmun Bau Tayang Karaengta Bontolangkasa, Sabtu (10/9/2016). Namun, surat yang diantarkan langsung oleh Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata, Andi Rimba Alam, tidak diindahkan oleh Andi Makmun Bau Tayang. Kembali menuai komentar dari Guru Besar Unhas tersebut, dalam Pasal IV disebutkan bahwa cagar budaya dapat dimiliki oleh individu terutama bila itu adalah warisan turun-temurun sepanjang fungsi sosialnya tidak diabaikan. Karena kuncinya dipegang oleh ahli waris benda cagar budaya tersebut berarti kepemilikan dan pemeliharaannya tetap berada di ahli warisnya.
“Kunci dipegang oleh ahli waris cagar budaya, berarti kepemilikan dan pemeliharaan tetap berada pada ahli waris. Kalau dia tidak mau menyerahkan kuncinya itulah hak asasi manusia,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan hal yang paling penting untuk diketahui adalah apakah Raja Gowa, Andi Madusila atau pendahulunya pernah menyerahkan Istana Balla Lompoa beserta isinya kepada Pemerintah kabupaten Gowa, sehingga mereka mengklaim bahwa semuanya adalah milik Pemerintah.
“Dalam aturan Pemerintah bahwa benda-benda cagar budaya yang tidak punya kepemilikan, seperti temuan atau hasil galian adalah milik Pemerintah. Tapi, kalau benda tersebut adalah warisan turun temurun, ahli waris boleh menyimpan ataupun menyerahkannya kepada Pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, Bupati Gowa, Adnan Purichta IYL, harus berkonsultasi dengan pamannya, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. “Nanda Adnan harus berkonsultasi dengan bapak Gubernur selaku pamannya. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut, ini menyangkut perasaan banyak orang yang terlukai bukan hanya di Gowa tapi seluruh Nusantara dan juga melibatkan beberapa Negara yang didalamnya bermukim komunitas dan turunan Makassar.” pungkasnya.
Perihal siapa yang benar dan salah, Guru Besar Unhas ini tidak mau angkat bicara. Menurutnya, biarlah masyarakat yang menilai dan menyerahkannya ke ranah hukum dan yang penting penegakan hukum atas dasar keadilan.
(viv)