Monopoli dan Bersekongkol dengan Kadis PU Makassar, 6 Kontraktor Didenda Rp 4,95 Miliar

Editor : Lucky

Online24, Makassar – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia (RI) menghukum perusahaan kontruksi di Makassar yang terlibat dalam persekongkolan dalam sidang putusan di Jakarta, Jumat (23/9/2016) malam.Dalam rilisnya, ada enam kontraktor terlapor didenda dengan total sekitar Rp 4,9 miliar.

Kontraktor tersebut terlibat persekongkolan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Makassar, M Ansar, pada proyek betonisasi dan pengaspalan jalan di Makassar. Ini terkait pelelangan rehabilitasi/pemeliharaan jalan (APBD II) Tahun Anggaran 2014.

Setelah melalui penyelidikan, Majelis KPPU memutuskan menghukum enam kontraktor tersebut berdasarkan Perkara Nomor 19/KPPU-i/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU memutuskan M Ansar selaku Kadis PU Makassar serta Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PU Makassar Tahun Anggaran 2014 beserta enam kontraktor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Karena itu, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Walikota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberi sanksi administratif kepada Ansar dan Pokja ULP/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PU.

Adapun enam kontraktor yang dinilai melanggar adalah PT Timur Utama Sakti, PT Tompo Dalle, PT Citratama Timurindo, PT Win Wahana Cipta Marga, PT Mulia Trans Marga, dan PT Gangking Raya.

PT Timur Utama Sakti didenda sebesar Rp 1.472.514.000, PT Tompo Dalle harus membayar denda sebesar Rp 1.099.812.000, PT Citratama Timurindo membayar denda sebesar Rp 426.602.000, PT Win Wahana Cipta Marga wajib membayar denda sebesar Rp 1.208.483.000, PT Mulia Trans Marga membayar denda sebesar Rp 212.746.000, dan PT Gangking Raya didenda sebesar Rp 540.562.000. Mereka harus membayar denda tersebut yang disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah.

KPPU juga melarang enam kontraktor tersebut mengikuti tender pada bidang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang menggunakan Dana APBD pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Ansar saat ini tidak bisa dihubungi karena sementara berada di Makkah, Arab Saudi.(*)