Kemacetan Meningkat, Dishub Makassar Minta Warga Tidak Parkir Sembarangan

Editor : Fahmi
Kendaraan terparkir di badan jalan di Jalan Hertasning, Rabu (28/9/2016) pagi.
Kendaraan terparkir di badan jalan di Jalan Hertasning, Rabu (28/9/2016) pagi.

Online24, Makassar – Guna meminimalisir tingkat kemacetan di Kota Makassar, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Muhammad Mario, menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi regulasi yang ada di Kota Makassar. “Kami menghimbau kepada masyarakat, untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir,” ungkapnya, Rabu (28/9/2016).

Himbauan tersebut, terkait regulasi Perwali 64 Tahun 2013 Tentang Larangan Parkir Pada Lima Ruas Jalan. Kelima ruas jalan tersebut yaitu, Jalan Urip Sumoharjo, AP Pettarani, DR Ratulangi, Ahmad Yani, dan Jendral Sudirman.

Menurutnya, saat ini tingkat kemacetan di Kota Makassar sudah sangat crowded (padat), untuk itu ia meminta kepada masyarakat ikut membantu dengan menaati regulasi yang ada, agar menciptakan Makassar yang lebih baik kedepannya.

Lebih jelas, ia menambahkan saat ini pihaknya sudah melakukan berbagai operasi terkait Peraturan Walikota Makassar larangan parkir di ruas jalan protokol. “Beberapa hari ini kita sudah melakukan operasi penertiban khususnya di jalan AP Pettarani untuk melakukan penggembokan kepada kendaraan yang melanggar,” ungkapnya.

Selain melakukan penggembokan, pihaknya juga melaporkan beberapa kendaraan yang dianggap melanggar ke pihak kepolisian untuk dilakukan penilangan. “Setiap kendaraan yang kita gembok kami juga melaporkan ke pihak kepolisian agar diberi surat tilang, langkah ini juga guna untuk menghindari kemacetan diruas jalan protokol,” tambahnya.

Sementara terkait pedagang kaki lima di pedestrian jalan protokol Makassar yang juga merupakan salah satu penyebab kemacetan, pihaknya akan segera berkoordinasi kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban.

“PK5 itu adalah wewenangnya Satpol PP jadi akan berkoordinasi terlebih dahulu, untuk selanjutnya melakukan penertiban sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tutupnya.

(viv)