Tiga Kantor SKPD Bulukumba Ternyata Masih Status Pinjam Pakai

Editor : Lucky
Suasana pengurusan e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
Suasana pengurusan e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)

Online24, Bulukumba – Dari 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Bulukumba, ternyata ada tiga diantaranya yang belum memiliki kantor permanen atau masih berstatus pinjam pakai dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.  Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Aset dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Bulukumba, Abdul Gaffar, saat ditemui di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, Selasa (4/10/2016).

Gaffar mengungkapkan, tiga SKPD yang belum memiliki kantor permanen tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), serta Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Pertambangan (KP3E). Untuk penggunaannya, pemkab setiap dua tahun harus melakukan pengurusan perpanjangan izin pengunaan kantor meski telah beberapa kali diusulkan untuk meminta gedung secara permanen.

“Sudah beberapa kali kita minta aset provinsi menjadi aset kabupaten. Hanya saja tidak disetujui, jadi terpaksa hanya pinjam pakai,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Disdukcapil Bulukumba, A Muliaty Nur, mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta pembangunan kantor baru karena gedung saat ini dianggap tidak efisien lagi untuk melakukan pelayanan. Selain sempit, pembangunan juga dianggap sudah usang dan tidak cocok lagi untuk dimanfaatkan.

“Butuh bangunan baru, kantor kita sekarang sudah layak lagi, termasuk tidak ada lagi ruangan penyimpanan berkas yag saat ini menumpuk,” ujarnya.

Terpisah, Kasubag Peliputan, Pemberitaan, dan Kerjasama Pers di Sekretariat Kabupaten (Setkab) Bulukumba, Amran Syaukani, mengungkapkan jika Pemkab akan segera mengusahakan pembangunan kantor baru. Tapi tunggu setelah Pembahasan Perda Kelembagaan rampung dengan melihat berapa kebutuhan dan kemampuan daerah.

“Kita analisis dulu, berapa yang kita butuhkan dengan memperhitungkan berapa kemampun keungan kita, yang pasti kantor harus dibangun demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.

(Ar)