Belanja PNS Bulukumba Capai Rp 785 Miliar

Editor : Lucky
Amiruddin saat pembacaan pandangan fraksi dihadapan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba pada paripurna RPJMD beberapa waktu lalu.
Amiruddin saat pembacaan pandangan fraksi dihadapan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba pada paripurna RPJMD beberapa waktu lalu.

Online24, Bulukumba – Besarnya alokasi anggaran belanja langsung pegawai dan tidak langsung yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bulukumba membuat visi misi Bupati diprediksi sulit terealisasi. Hal tersebut diungkapkan Legislator Komisi C DPRD Bulukumba, Amiruddin, saat pelaksanaan rapat mitra kerja diruang komisi C, Selasa (4/10/2016).

Menurutnya, dari jumlah APBD keseluruhan yang mencapai Rp 1,4 triliun tahun ini, sebagian besar diperuntukan kepada pegawai atau sebesar Rp 785 miliar.

Belanja langsung pegawai ini seperti pemberian honor dan beberapa biaya lainnya sebesar Rp 658 miliar lebih. Sedangkan, belanja tidak langsung meliputi belanja barang dan jasa mencapai Rp 48 miliar lebih. Bahkan, kedua item ini terjadi penambahan anggaran yang cukup besar pasca perubahan.

“Ini luar biasa. Masa sebagian besar APBD harus dialokasikan ke PNS. Ini harus dikaji ulang, susah kita terdepan kalau belanja pegawai cukup besar, karena sebagian APBD dialokasikan ke sana,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, Amiruddin mengharapkan perlunya ada pengkajian lagi, khususnya masalah efesiensi dan efektivitas APBD. Ini dalam rangka mendukung visi misi bupati menjadi terdepan. Jika tidak, maka visi misi bupati sulit terealisasi.

“Saat ini, masyarakat sangat mengharapkan pembangunan yang bersentuhan langsung demi kemajuan perekonomian. Apalagi, sekarang masih banyak pembangunan yang membutuhkan alokasi anggaran besar. Hanya saja, anggaran pembangunan sangat minim membuat pembangunan sulit dilaksanakan karena APBD lebih banyak dilarikan ke belanja pegawai,” tambah anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Bulukumba, Muhammad Rifai, mengaku bahwa meningkatkan anggaran belanja pegawai karena didalamnya ada tunjangan profesi guru sebesar Rp 73 miliar. Jumlah itu ditambah belanja langsung yang berada disemua SKPD. Sehingga klaim bahwa belanja pagawai cukup besar, menurutnya tidak sepenuhnya benar.

“Tunjangan guru yang bikin besar, bukan untuk pegawai. Ini harus masuk karena prosuder seperti itu. Tapi, uang ini hanya numpang lewat saja. Semua sudah ada peruntukannya,” katanya.

(Ar)