Program Kota Tanpa Kumuh Proyek Utang Beresiko Tinggi Memiskinkan Orang Miskin di Indonesia

Editor : Fahmi
utusan Walhi Sulsel Al Amin berbicara dalam Civil Society Policy Forum di Washington DC
utusan Walhi Sulsel Al Amin berbicara dalam Civil Society Policy Forum di Washington DC

Online24, Washington DC- Bank Dunia dan IMF melakukan pertemuan tahunan di Washington DC, Amerika Serikat, Senin-Minggu (3-9/10/2016), yang juga dihadiri oleh LSM dari berbagai belahan dunia, yang salah satunya membahas dampak kerugian pembangunan yang dibiayai Bank Dunia, seperti proyek National Slum Upgrading atau dikenal di Indonesia dengan proyek Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Pertemuan ini menjadi penting, selain karena dampak yang merugikan dari pembangunan yang dibiayai Bank Dunia, juga karena telah disahkannya perlindungan lingkungan dan sosial yang disebut ESF (Enviromental and Social Framework), menggantikan perlindungan lingkungan dan sosial sebelumnya.

Dalam pertemuan tahunan Bank Dunia tersebut, 3 LSM Indonesia hadir dan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Diantaranya, mereka bertemu dengan Eksekutif Direktur Bank Dunia asal india, Eropa dan Amerika. Selain itu, kami juga bertemu dengan beberapa Staf Senior Senator Amerika.

Dalam pertemuan yang digelar selama 6 hari ini, ketiga LSM Indonesia ini mewakili koalisi masyarakat sipil pemantau infrastruktur menyampaikan beberapa isu, pertama soal adanya konsultasi “palsu” dan tidak bermakna IFC di Indonesia. Kemudian soal Country Syistem Indonesia yang masih lemah untuk menjalankan proyek utang Bank Dunia/AIIB, dan yang paling penting adalah terkait rencana kerja sama Bank Dunia/AIIB untuk memberikan utang kepada Indonesia terkait proyek National Slum Upgrading atau proyek Kota Tanpa Kumuh.

Diketahui saat ini utang negara Indonesia sampai dengan bulan Agustus 2016, berjumlah Rp 3.438,29 triliun. Dan pada 12 Juli 2016, Badan Direksi Bank Dunia telah menyetujui hutang pemerintah Indonesia sebesar $ 216.5 juta atau setara dengan 2,814 trilyun rupiah. Selain itu, juga diputuskan bahwa pemerintah Indonesia akan mendapat pinjaman perdana dari Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) dengan jumlah yang sama yaitu $ 216,5 juta atau setara dengan Rp 2,814 triliun.

Pemberian utang tersebut diketahui untuk mendukung program Kotaku, atau dalam istilah Bank Dunia/AIIB disebut National Slum Upgrading Project/NSUP. Dengan demikian pemerintah Indonesia menambah utang dari Bank Dunia dan AIIB untuk menyukseskan proyek KOTAKU ini dengan total pinjaman sebesar $ 433 juta atau setara 5,629 trilyun rupiah (1 USD = Rp. 13.000). Dan skema pembiayaan bersama ini merupakan kerjasama pertama antara AIIB dan Bank Dunia untuk lima tahun ke depan, dan menjadi Projek pertama AIIB di Indonesia.
“AIIB ini baru, mereka belum memiliki sistem perlindungan lingkungan dan sosial, jadi untuk proyek ini AIIB mengikuti safeguard bank dunia. Awalnya, proyek ini dikategorikan beresiko tingkat A namun entah mengapa menjadi resiko dengan tinggkat B. Padahal, proyek NSUP ini bagian dari Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), dan Bank Dunia beserta AIIB akan membiayai di 153 kota dan 1 propinsi DKI Jakarta. Dan tahun 2016-2017 kedua bank multilateral ini akan membiayai 20 kota terlebih dahulu. Dari analisa terhadap dokumen pinjaman dan kerangka perlindungan lingkungan dan sosial, kami menemukan banyak masalah dalam proyek ini, seperti tidak adanya konsultasi dengan warga terdampak, diturunkannya status resiko dari A menjadi B, dan dimungkinkannya terjadi pemindahan paksa atau penggusuran, “ kata Siti Aminah, peneliti dari ILRC.

Hal senada dikuatkan oleh Muhammad Al Amin dari WALHI Sulawesi Selatan. Ia mengatakan, salah satu kota yang akan diintervensi oleh proyek utang Bank Dunia/AIIB terkait National Slum Upgrading Project adalah Kota Makassar. Ia juga menilai bahwa selama ini Pemerintah Kota Makassar tidak pernah terbuka soal proyek KOTAKU ini kepada publik. Kami baru mengetahui saat kami melakukan penelusuran dan riset terhadap proyek ini.

Selain itu menurut Al Amin, hasil riset yang ia lakukan menemukan bahwa proyek ini beresiko tinggi memiskinkan masyarakat miskin di Kota Makassar, yang menurutnya juga akan memiskinkan masyarakat miskin di 20 Kota lainnya.

“Proyek National Slum Upgrading ini sangat beresiko menghilangkan tempat tinggal serta penghidupan masyarakat miskin di Kota Makassar yang tentunya juga di 20 kota lainnya. Karena rumor di masyarakat, proyek ini akan menghilangkan pemukiman orang-orang miskin yang diidentikkan sebagai pemukiman kumuh. Resiko yang lain adalah kerusuhan sosial yang muncul lantaran masyarakat sangat menentang proyek ini, terutama terkait dengan penggusuran yang akan mereka alami” tuturnya.

Al Amin juga mengatakan bahwa proyek ini sangat tidak partisipatif dan cenderung tidak diawali dengan konsultasi publik yang berarti.

“Kami baru tahu bahwa Kelurahan Tallo adalah lokasi awal proyek ini dijalankan. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana pemerintah menetapkan lokasi tersebut sebagai pemukiman kumuh yang mesti ditingkatkan (upgrade). Pemerintah tidak pernah menggelar konsultasi publik dengan masyarakat atau perwakilan masyarakat. Hal ini telah memicu gejolak di tengah masyarakat” tambahnya.

“Dari wawancara yang kami lakukan di lokasi rencana proyek NSUP Bank Dunia/AIIB ini,  warga terdampak proyek ini mengakui tidak mengetahui bahwa pemukiman mereka masuk dalam kategori kumuh, dan akan diubah melalui proyek utang Bank Dunia/AIIB. Selian itu, Masyarakat yang akan terdampak proyek tidak akan mau dipindahkan ketempat lain, karena mereka telah bermukim di tempat tersebut selama 30 tahun lebih, dan pemukiman mereka juga terintegrasi dengan sumber penghidupan mereka di muara Sungai Tallo. Artinya proyek ini sangat beresiko menghilangkan sumber penghidupan masyarakat juga. Dan ini tidak pernah dibicarakan oleh pemerintah dengan masyarakat,” kata pria yang juga Kepala Departemen Advokasi dan Kampnye WALHI Sulsel.

Al Amin juga mengatakan bahwa pola penggusuran di Indonesia sangat represif. Beberapa model penggusuran di kota-kota Indonesia selalu memakai cara kekerasan. Contoh yang paling real adalah saat penggusuran di bukit duri dan tempat-tempat lain di Jakarta. Terlihat bagaimana aparat kepolisian dikerahkan untuk terut menggusur masyarakat dari pemukiman mereka.

“Artinya kalau benar proyek utang ini ingin menghilangkan pemukiman kumuh di Indonesia, maka bisa diprediksi akan ada bentuk kekerasan yang terjadi di 20 kota di Indonesia, termasuk di Kota Makssar,” cemasnya.

Melihat kondisi tersebut, Koalisi masyarakat sipil untuk pemantau infrastruktur meminta kepada Bank Dunia untuk meninjau ulang pemberian utang untuk proyek National Slum Upgrading ini. Karena kami tidak menginginkan dana utang digunakan untuk menghilangkan hak sosial ekonomi masyarakat.

“Kami juga menuntut agar status resiko tingkat B dinaikkan kembali menjadi tingkat A, menggunakan sistem pengamanan bank dunia dan dilakukan konsultasi publik yang bermakna dengan warga terdampak proyek di kota-kota yang sudah ditargetkan untuk digusur,” tutup Al Amin.

(AMN)