Ini Modus Kasus Penjualan Tanah yang Menyeret Nama Bupati Takalar

Editor : Fahmi
Kasi penkum Kejati Sulselbar, Salahuddin.
Kasi penkum Kejati Sulselbar, Salahuddin.

Online24, Makassar –  Status dari kasus penjualan tanah milik negara di desa Laikang, Takalar, kini naik ke tahap penyidikan. Hal ini resmi di sampaikan oleh Kasi Penkum Kejati Sulsel, Salahuddin di kantor Kejati Sulselbar, Rabu (12/10/2016).

Salahudin menerangkan dari data yang berhasil dihimpun tim Kejati Sulselbar, pada tahun 1999 Gubernur Sulsel yang menjabat saat itu, mengeluarkan Surat Keputusan tentang pencadangan lahan untuk transmigrasi. SK tersebut dikeluarkan guna merespon rekomendasi yang dikeluarkan Bupati Takalar kala itu Zainal Abidin.

“Tahun 2014 PT Karya Insan Cirebon, memasukan proposal investasi ke pemerintah Takalar. Hal itu kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkanya izin prinsip yang berisi  bahwa 2.000 hektar lahan yang ada di Laikang  akan dijadikan zona industri. Izin prinsip ini dikeluarkan pada tahun 2015 oleh  Bupati Takalar Burhanudin,” ujar Salahuddin.

Menurut Salahudin, usai keluar izin prinsip tersebut, Camat Mangarabombang, Sekdes dan Kades Laikang menjual tanah tersebut dengan merekayasa kepemilikannya tanah tersebut.

“Jadi mereka ini menjual aset  ke PT Karya Insan Cirebon dengan merekayasa seolah-olah tanah yang dijual tadi  milik masyarakat. Camat, Sekdes dan Kades mengeluarkan data alas hak, sporadik, dan akta jual beli. Alhasil, negara telah kehilangan tanah seluas 150 hektar karena sudah berhasil dijual ke PT Karya Insan Cirebon, dengan  total harga Rp 16 Milyar, uang hasil penjualan tersebut  dinikmati oleh oknum masyarakat,” imbuhnya

Sementara saat disinggung tentang kemungkinan, status pemeriksaan Bupati Takalar, Salahuddin belum bisa memastikan.

“Kan hari ini surat penyidikan baru ditandatangi oleh Kajati. Kedapanya tim akan mencari alat bukti sebanyak-banyaknya. Dan akan mencari titik terang siapa tersangka dan siapa pelakunya.

(MNU)