Bawaslu Kesulitan Awasi Transaksi Tunai di Pilkada

Editor : ifan Ahmad

Online24, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkendala  mengawasi dan melacak transaksi tunai di pilkada. KPU sebelumnya melarang adanya transaksi tunai dalam pilkada.

“Transaksi tunai sudah dilarang oleh KPU, namun tidak mudah menegakkan aturan soal transaksi. Yang sulit lagi jika mereka melakukan transaksi diam-diam,” ujar Nelson Simanjuntak, anggota Bawasalu RI usai menghadiri diskusi bertajuk “Pilkada 2017, Kewenangan Baru Pengawas Pemilu dan Kesiapannya” di Media Center Bawaslu RI, Jl. MH Thamrin 14, Jakarta Pusat, Jum’at (28/10).

Nelson mengatakan, Bawaslu memiliki keterbatasan mengawasi transaksi tunai di pilkada, sebab jumlah dan kemampuan SDM kurang.

“SDM terbatas, tidak mungkin juga pengawas pemilu mengawasi langkah mereka,” ungkapnya.

Peraturan KPU, mengatur bahwa pengeluaran dan pemasukan terkait kampanye harus melalui rekening khusus sehingga siapa pun yang memberikan sumbangan bisa bertanggung jawab. Paslon bisa memasukan sumbangan ke nomor rekening kampanye sehingga bisa diketahui siapa pemberi, alamat dan jumlahnya.

“Sanksinya, jika ketahuan tidak dimasukan ke rekening khusus, maka jadi sumbangan terlarang. Maka harus diserahkan ke kas negara. Jika tidak diserahkan, maka laporan itu itu adalah pidananya,” terangnya.

Nelson lebih lanjut mengatakan, Bawaslu akan bekerja sama dengan PPATK dan KPK untuk menelusuri transaksi via rekening.

“Kerja sama dengan PPATK dan KPK untuk memonitor dana kampanye. Khusus untuk PPATK, kami kerja sama kalau kami mencurigai orang-orang tertentu yang terus dilihat aliran dananya, kami bisa minta tlg ppatk untuk melihat data tersebut,” pungkasnya. (*)