Komisi D DPRD Makassar Sarankan Pencopotan Kepsek yang Terlibat Pungli

Editor : Fahmi

Online24, Makassar – Dugaan adanya Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di lingkungan sekolah SMA Negeri 5 Makassar beberapa waktu lalu dinilai oleh Melani Mustari, anggota Komisi D DPRD Makassar.

Dirinya mengatakan, adanya tindakan pungli yang terjadi di SMA Negeri 5 Makassar sebesar Rp. 200.000 per-bulan dengan alasan untuk sumbangan tambahan biaya les untuk kelas satu sangat tidak benar.

“Apapun modelnya, pihak sekolah tidak boleh pungut biaya tambahan ke siswa, apalagi dengan alasan sumbanganuang les dengan menetapkan nominal angka tertentu,”

Lebih jauh, melani mengatakan Kepsek yang terlibat tersebut harusnya telah dicopot dan melantik pelaksana tugas dari wakil Kepsek, agar Kepsek tersebut bisa fokus dalam proses pemeriksaan.

“Wali Kota harus tegas mencopot Kepsek tersebut dan mem-PLT-kan wakilnya untuk gantikan tugas Kepsek,” ujar Melani.

Hal senada dikatakan oleh anggota komisi D lainnya, Iqbal Djalil, dirinya mengatakan pihak sekolah tidak boleh melakukan permintaan dana apapun dengan berkedok sumbangan, apalagi menentukan nominal dari sumbangan tersebut.

“Pihak sekolah tidak boleh meminta sumbangan, apalagi menentukan nominalnya, sumbangan itu sifatnya sukarela,” pungkas Iqbal.