Diknas Sulsel Setuju Moratorium Ujian Nasional

Editor : Lucky
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulsel, Irman Yasin Limpo (paling kiri pegang bendera)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulsel, Irman Yasin Limpo (paling kiri pegang bendera)

Online24, Makassar – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof Muhadjir Effendy, akan melakukan moratorium terhadap pelaksanaan ujian nasional (UN). Hal ini dilakukan karena UN dianggap berfungsi sebagai pemetaan, bukan sebagai penentu kelulusan setiap siswa.

Selain itu, moratorium UN untuk mengembalikan evaluasi menjadi hak dan wewenang guru, baik pribadi maupun kolektif. Jika usulan tersebut disetujui akan diberlakukan pada tahun ajaran 2016/2017.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo, mengaku sepakat jika moratorium UN dilaksanakan. Dirinya menilai moratorium akan membawa dampak yang baik bagi pemerintah daerah, khususnya jelang pelaksanaan ujian, jika terjadi kekurangan soal.
“Memang lebih bagus dari segi fisik saja soal tidak lagi dicetak di Jakarta tapi disini (Sulsel.) Jadi kalau ada kekurangan di pulau atau daerah terpencil, kita bisa antisipasi,” ungkap Imran saat ditemui, Minggu (27/11/2016.)
Mantan Kepala Badan Diklat Provinsi Sulsel tersebut juga menganggap jika kewenangan pelaksanaan UN dialihkan ke daerah maka mempermudah penentuan standar di setiap daerah. Dikhawatirkan jika standar soal UN tidak sesuai dengan kualitas pendidikan yang selama ini ada di daerah tertentu.
“Kita tahu kebutuhan dan kondisi di sini. Jangan sampai standar ujian itu dibikin Profesor seperti Habibi di Jakarta, tentu berbeda standarnya di daerah, termasuk di Sulsel,” jelasnya.
Irman menambahkan pemerintah hanya perlu memberi kisi-kisi soal lalu biarkan guru yang ada didaerah membuatnya. Karena, khusus di Sulsel juga memiliki kualitas guru yang baik.
“Kalau hanya soal sekarang kasi saja kisi-kisi dari pusat soal yang bagaiman, nanti kita yang buat. Supaya lebih gampang distribusinya,” tutup Irman.
[fbcomments]