KLHK Terima Penghargaan dari Kemenkeu dan Ombudsman

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Online24, Jakarta – Jelang akhir tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih pencapaian membanggakan. Hal ini ditandai dengan raihan dua penghargaan sekaligus dalam waktu hampir berdekatan.

Penghargaan pertama adalah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Awards 2016 dari Kementerian Keuangan.

Penghargaan PNBP Award 2016 diserahkan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan diterima Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono. Kementerian Keuangan memberikan apresiasi pada KLHK sebagai salah satu Kementerian pemberi kontribusi PNBP terbesar dalam pengelolaan  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4 triliun pada tahun 2015, KLHK mampu memberikan kontribusi PNBP sebesar Rp5,5 triliun. Realisasi ini diperoleh dari izin dunia usaha, jasa lingkungan/wisata dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu serta PNBP lainnya.

“Capaian melebihi target ini, tidak terlepas dari sinkronisasi pengelolaan PNBP di KLHK yang sudah berbasis online dengan program Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (Simponi) di Kemenkeu,” kata Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono, Rabu (7/12/2016) di Jakarta.

Pengelolaan PNBP di KLHK, kata Bambang, sudah berjalan baik yang salah satunya dengan penerapan sistem informasi, yang dikelola secara tertib, profesional dan transparan.

“Hal inilah yang mendorong kesadaran dari para pemegang izin  usaha, untuk memenuhi kewajiban mereka,” kata Bambang.

Penghargaan kedua diterima KLHK dari Ombudsman RI. Kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya Bakar ini, mendapatkan predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik. Untuk tahun 2016 ini, Kementerian KLHK dan Kementerian Kesehatan mendapatkan penghargaan tertinggi dan diikuti beberapa kementerian serta Lembaga lain.

“Dalam hal kepatuhan terhadap pelayanan publik, KLHK mendapatkan nilai rata-rata 92. Jadi kita dinilai sudah memenuhi kriteria pelayanan publik terbaik, sesuai standar pelayanan yang ditetapkan Komisi Ombudsman,” jelas Bambang

Salah satu indikator kepatuhan yang dimaksud adalah pelaksanaan reformasi pelayanan perizinan. Selain dilakukan secara transparan, proses perizinan di KLHK juga berjalan sesuai aturan dan tepat waktu.