Kejari Sidrap Tersangkakan Mantan Ketua UPK Dua Pitue

Reporter :
Editor : Fahmi
Kepala Seksi Intelijen Kejari Sidrap, Andi Irfan saat memberi keterangan pers dikantornya, Kamis (08/11/2016).
Kepala Seksi Intelijen Kejari Sidrap, Andi Irfan saat memberi keterangan pers dikantornya, Kamis (08/11/2016).

Online24, Sidrap – Mantan Ketua Unit Pengelola Kegaiatan (UPC) kecamatan Dua Pitue, kabupaten Sidrap, Mardiyati ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sidrap dalam kaitan kasus dugaan korupsi dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun anggaran 2010-2013, di Kecamatan Dua Pitue, Sidrap.

Hal itu di ungkapkan Kepala Seksi Intelijen Andi Irfan, saat memberi keterangan pers dikantor Kejari Sidrap, Kamis (8/11/2016).

Ditetapkannya Mardiyati sebagai tersangka penggelapan dana SPP PNPM itu, ujar Andi Irfan, didasari oleh tiga alat bukti yang dimiliki kejaksaan yakni keterangan saksi, bukti surat dan hasil audit ahli.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan saksi sekitar 15 orang termasuk pengurus PNPM Kecamatan, kelompok SPP hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Semua alat bukti yang didapatkan telah menguatkan dan menjurus ke kasus penggelapan dana SPP PNPM Dua Pitue sehingga Mardiati ditetapkan tersangka,” lanjutnya.

Andi Irfan menjelaskan, tersangka tersebut diduga telah menggelapkan dana SPP PNPM Dua Pitue sekitar Rp138 juta dengan modus menggelapkan uang penyetoran kelompok, pemotongan bantuan, dan ada kelompok penerima bantuan fiktif.

Anggaran dana SPP PNPM 2010-2013 itu berjumlah Rp 1,131 juta yang diperuntukkan bagi 37 kelompok SPP di daerah itu dengan dana bervariasi antara Rp20 juta hingga Rp 40 juta per kelompok, namun kenyataannya terdapat sekitar 15 kelompok yang bermasalah.

“Saat ini kita sudah mulai perampungan berkas dan akan melibatkan Bawasda untuk penghitungan kerugian negara yang mencapai Rp 138 juta. Hal itu, tidak menutup kemungkinan juga akan ada tersangka baru,” tutupnya.

Tersangka dijerat pasal 2, 3, dan 8 UUD Nomor 31 Tahun 2001 tentang perubahan UUD Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun.