Berhasil Kelola Sistem Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Anugerahi Danny Piagam WTP

Editor : Asri Muhammad
Pemkot Makassar Raih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemkot Makassar Raih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Online24, Makassar – Keberhasilan Pemkot Makassar mengelola keuangan membuahkan penghargaan.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menganugerahi Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto piagam penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2015.
Penyerahan piagam diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel, Alfiker Siringoringo yang disaksikan oleh Kepala BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Sulsel Andi K Lologau dan Wali Kota, Bupati, serta Wakil Bupati se – Sulsel di Gedung Keuangan Negara II, Selasa (20/12/2016).
Selain Makassar, sebanyak 17 kepala daerah di Sulsel juga menerima piagam penghargaan Opini WTP yaitu pemerintah Provinsi Sulsel, Pare – Pare, Palopo, Luwu Utara, Bulukumba, Gowa, Bantaeng, Maros, Pangkep, Pinrang, Wajo, Bone, Toraja Utara, dan Luwu.
Penghargaan ini diberikan setelah BPK menerapkan LKPD dengan sistem acrual basis sejak tahun 2015. Sistem accrual basis ini, mengharuskan sistem pencatatan laporan keuangan dilakukan dengan menyandingkan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (Cash Basis).
“Makassar untuk pertama kalinya meraih opini WTP justru di saat sistem penilaian LKPD jauh lebih sulit dibanding sistem (berbasis kas) sebelumnya,” kata Danny.
Dulunya, BPK dalam memberikan opini terhadap LKPD menggunakan sistem berbasis kas, tetapi dinilai tidak berjalan efektif.
Sementara itu, kedua sistem ini memiliki perbedaan yang mendasar. Sistem berbasis kas hanya mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi kas. Sementara sistem accrual basis selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang.
Oleh karena itu, sistem berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan pemerintah daerah atau kota daripada sistem berbasis kas.
“Jelas bahwa pencatatan menggunakan basis akrual lebih kompleks daripada basis kas,” sebut Kepala BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Sulsel, Andi K Lologau.
Ke-17 Kabupaten dan Kota se – Sulsel yang meraih opini WTP mendapatkan apresiasi dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel, Alfiker Siringoringo, “Indonesia salah satu dari sedikit negara di dunia yang menggunakan sistem accrual basis dalam pencatatan laporan keuangannya,” tutup Alfiker.(*)