Wapres Minta Kementerian ESDM Desak Perusahaan Tambang Melantai di Bursa Indonesia

Jusuf Kalla
Jusuf Kalla

Online24, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral untuk mendesak perusahaan pertambangan asing yang memanfaatkan kekayaan alam Indonesia agar melantai di bursa saham nasional.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat bahwa perusahaan tambang yang mengeksploitasi sumber daya alam nasional harus melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) terlebih dahulu di bursa nasional, tidak melalui go public di bursa luar negeri.

Salah satunya ialah PT Freeport Indonesia yang memiliki induk usaha di Amerika Serikat. Kendati demikian, Wapres memerintahkan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menyusun aturan yang sejalan dengan desakan tersebut.

“Kami akan minta Menteri ESDM untuk lebih perhatian dan membuat aturan yang sejalan dengan ini,” ujarnya menanggapi pertanyaan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Franky Welirang, terkait IPO emiten tambang, Selasa (3/1/2017).

JK pun mengaku bahwa kondisi pasar industri pertambangan Indoneisa saat ini masih mengalami pelemahan, sehingga memaklumi perusahaan tambang mencari momentum yang baik untuk menggelar penawaran saham terbuka.

Pada pemberitaan sebelumnya, pemerintah Indonesia telah membuka divestasi saham perusahaan tambang melalui pelepasan saham perdana atau initial public offering (IPO) guna mempercepat kesepakatan dalam renegosiasi kontrak.

Dari enam isu utama dalam renegosiasi kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, divestasi saham menjadi salah satu yang belum disepakati oleh sebagian perusahaan.

Dilain pihak, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko mengatakan, proses divestasi disarankan menggunakan mekanisme IPO agar kesepakatan dalam proses renegosiasi bisa segera diperoleh.

“Kementerian ESDM akan menyiapkan regulasi sebagai payung hukum atas ketentuan IPO tersebut. Saat ini, IPO memang belum diatur sebagai salah satu mekanisme yang bisa diambil dalam kewajiban divestasi saham,” jelas Sujatmiko.