Dirut PD Parkir Akan Ambil Alih Parkiran Gedung Pernikahan

Reporter :
Editor : Asri Muhammad

Dirut PD Parkir (kemeja biru) saat meninjau lokasi titik kemacetan akibat parkir liar di Jalan Pengayoman
Dirut PD Parkir (kemeja biru) saat meninjau lokasi titik kemacetan akibat parkir liar di Jalan Pengayoman

Online24, Makassar – Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya akan mengambil alih pengelolaan parkir di sejumlah gedung pernikahan di Kota Makassar.

Pasalnya, Direktur Utama (Dirut) PD Parkir Makassar Raya, M Irianto Ahmad, menilai parkiran pengunjung pesta pernikahan kerap kali menimbulkan kemacetan.

“Penertiban area parkir menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Makassar. Sebagaimana slogan Pak Danny yang ingin mewujudkan Makassar menuju Kota Dunia. Kita akan benahi parkir liar yang sering menyebabkan kemacetan, seperti parkiran gedung pernikahan,” kata Irianto saat dihubungi Online24jam, Jumat (6/1/2017).

Ia mengungkapkan, selama ini parkir di sejumlah gedung pernikahan dikelola sendiri oleh pemilik gedung dan menjadikan badan jalan sebagai lokasi parkir.

“Kalau sudah timbul kemacetan, ujung-ujungnya masyarakat menyalahkan pemerintah. Jumlah tamu yang membawa kendaraan ke tempat perkawinan kan banyak, sedangkan pengelola gedung lahannya terbatas. Sehingga kami akan berkolaborasi dengan pihak terkait seperti Kapolsek setempat untuk mengeroyok bersama,” ujarnya.

Untuk itu, Irianto berharap pengelola usaha gedung pernikahan mau bekerja sama dengan pemerintah. Ia akan meminta semua jadwal acaranya gedung pernikahan, maupun gedung pertemuan dan berapa jumlah tamu undangan. Sehingga pihaknya bisa mencari lokasi parkir di sekitar gedung pernikahan tersebut.

“Misalnya, di gedung pernikahan Bambooden II, hanya menyediakan area parkir mobil sekitar 130an. Sementara tamu 500, kita perkirakan 300 diantaranya membawa mobil. Nah disinilah masalahnya. Jadi kita akan bekerja sama dengan Kapolsek setempat untuk mencarikan lahan parkir untuk tamu mereka,”

“Terakhir, saya minta agar di otaknya para pengusaha gedung pernikahan jangan selalu berpikiran kalau pemerintah terlibat, uang lagi uang lagi. Tidak begitu, kita hanya ingin menertibkan,” pungkasnya.(*)