Pemerintah Perlu Waspada Terhadap Tenaga Asing yang Masuk Ke Indonesia

Editor : Endhy
Sekjen DPP Indonesian Welding Association (IWA), Affandy Agusman Aris
Sekjen DPP Indonesian Welding Association (IWA), Affandy Agusman Aris

Online24, Jakarta – Sekjen DPP Indonesian Welding Association (IWA), Affandy Agusman Aris, menanggapi isu tenaga asing yang menyerbu Indonesia terutama China, Thailand, Vietnam,  Filipina, Malaysia, dan Singapura.

Menurutnya, kedatangan tenaga asing ke Indonesia perlu disikapi secara terbuka. Apalagi diberlakukannya Inpres Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations.

Inpres ini diberlakukan dalam rangka mendukung peningkatan iklim investasi dan perdagangan serta daya saing nasional menuju pasar tunggal berbasis produksi menuju ekonomi berdaya saing tinggi dan memperkuat sumber daya manusia pada era pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang meliputi 12 sektor prioritas.

Dari 12 Sektor, lanjut Affandy, baru sektor pariwisata yang diakui sertifikasi kompetensi di ASEAN. Olehnya itu, Badan Nasional Sertifikat Profesi ( BNSP) sebagai badan yang di tugaskan untuk menerbitkan sertifikasi kopetensi membutuhkan penguatan, karena fungsi dan tugasnya kedepan makin besar.

“Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah strategis agar BNSP diberikan keleluasaan Kelembagaan yang sekarang ini masih bertumpu di Kementerian Tenaga Kerja,” tegas Affandy, Minggu (8/1/2017).

Ia juga berharap, ke depan BNSP ini dapat ditingkatkan perannya, kalau Perlu menurutnya, Badan ini setingkat kementerian agar ruang gerak dalam percepatan peningkatan SDM bersertifikasi kopetensi bisa terpenuhi.

“Kami mengapresiasi terbitnya Inpres No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kujuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Ini adalah momentum percepatan sekolah vokasi (SMK) guna meningkatkan kualitas dan daya saing dengan menyelaraskan kurikulum dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan,” katanya lagi.

Diharapkan Inpres berikut yang diterbitkan pemerintah adalah Inpres untuk Politeknik di Indonesia. Affandy Agusman Aris Sekjen DPP Indonesian Welding Association (IWA) mengatakan, Pemerintah juga harus segera memperbaiki SKKNI terutama SKKNI Pengelasan di Indonesia, karena sejak tahun 2007 SKKNI Pengelasan belum pernah diperbaharui, padahal di dunia Pengelasan yang berstandart Internasional begitu pesat perkembangannya.