Keluar Dari BPJS Kesehatan, Anggota DPR RI Minta Penjelasan Adnan

 Anggota Komisi IX DPR RI asal Provinsi Sulawesi Selatan, Hj Aliyah Mustika Ilham mendengan penjelasan Bupati Adnan IYL terkait keluarnya Gowa dari BPJS Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR RI asal Provinsi Sulawesi Selatan, Hj Aliyah Mustika Ilham mendengan penjelasan Bupati Adnan IYL terkait keluarnya Gowa dari BPJS Kesehatan
© Ubay

Online24, Makassar – Anggota Komisi IX DPR RI asal Provinsi Sulawesi Selatan, Hj Aliyah Mustika Ilham, mendatangi kantor Bupati Gowa, Senin (9/1/2017). Kehadiran Aliyah yang disambut langsung Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan guna menanyakan perihal keluarnya Kabupaten Gowa dari BPJS Kesehatan.

Didampingi, Kader Demokrat Sulsel, Aerin Nizar, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gowa, Asriady Arasy, Tenaga Ahli DPR RI, Charisma dan Baharuddin Hafid. Aliyah diterima Adnan di ruang kerjanya.

“Kami ingin mengetahui langsung apa alasan Pemerintah Kabupaten Gowa memutuskan keluar dari kepesertaan integrasi BPJS kesehatan karena dengan adanya hal tersebut akan ada kecenderungan daerah lain ikut langkah yang diambil oleh Gowa,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Mendengar pertanyaan tersebut, Adnan kemudian menjelaskan bahwa  peserta integrasi BPJS Kesehatan di Gowa sebanyak 119.601 jiwa dengan mendapatkan layanan fasilitas kesehatan kelas III. Hal ini sama dengan layanan kesehatan gratis yang dimiliki oleh Pemkab Gowa.

“Sebab apabila kami tetap melanjutkan kerjasama untuk integrasi kepesertaan BPJS, maka anggaran akan dobel. Padahal saat ini Pemkab Gowa kekurangan anggaran diakibatkan pemotongan DAK sebesar 220 milyar rupiah dari pemerintah pusat untuk membiayai program prioritas. Layanan kesehatan gratis dalam RPJMD Tahun 2016-2021 tetap menjadi salah satu prioritas,” jelas Adnan.

Seperti diberitakan, Pemkab Gowa tidak lagi memperpanjang kepesertaan integrasi BPJS Kesehatan terhitung sejak 1 Januari 2017 hal tersebut menurut Adnan bisa mengefisiensikan  anggaran. Apalagi menurutnya sistem yang digunakan berbeda dengan kesehatan gratis yang menggunakan sistem klaim sedangkan integrasi BPJS menggunakan sistem pembayaran premi tiap bulannya.

Tak hanya itu, Adnan juga mengkritik besaran premi yang harus dibayar setiap bulan untuk BPJS Kesehatan.

“Seharusnya besaran premi BPJS ditetapkan berdasarkan regional, berbeda premi di regional Jawa dengan Sulawesi. Ketika kita menyamaratakan ada unsur ketidakadilan. UMR di Jawa kan lebih tinggi berbeda dengan di Sulawesi,”tandasnya.

Usai mendengar jawaban Adnan, Aliyah memberikan apresiasinya dan dia mengatakan
akan menjadi bahan referensi Komisi IX DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI.