ILMISPI: Problem Agraria Bom Waktu Bagi Indonesia

Logo ILMISPI
Logo ILMISPI

Online24, Makassar – Persoalan agraria di Indonesia terasa kian pelik bahkan sudah semacam mendarah daging hingga ke pelosok pedesaan. Persoalannya juga tidak pernah berubah padahal sudah banyak berbagai tuntutan kepada pihak pemerintah agar melakukan moratorium terhadap penguasaan tanah/ lahan di semua wilayah Indonesia. Namun lagi-lagi pemerintah kita kalah dengan kaum kapitalis yang sudah menjadi isu nasional bahwa tanah di Indonesia dan sumber daya alamnya sudah di kaplingkan kepada para pemilik modal dan pemodal itu adalah mayoritas asing. Tentunya hal tersebut tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3.

“Manakala kapitalisme diusir keluar dari pintu, ia akan masuk kembali lewat jendela,” demikian Sejarawan Perancis, Fernand Braudel menuliskan kalimat pada salah satu karya klasiknya Civilization and Capitalism 15th-18th Century Volume II: Wheels of Commerce (Braudel, 1979: 231). Jendela yang dimaksud itu adalah lewat pengusaan tanah/ lahan.

Persoalan agraria di negara ini adalah permasalahan tata ruang nasional yang rentan dengan tarik menarik kepentingan, ditambah lagi dengan minimnya kelengkapan peta administrasi di instansi hingga ketingkat pemerintahan paling bawah (desa).

Juga, meningkatnya pengusaha yang berkedok petani dengan modal asing yang tujuan mengkapitalisasi lahan berjuta-juta hektar secara pribadi. Serta lemahnya hak kelola masyarakat atas tanah mereka yang jika kita lihat UU PA kita yang cenderung mewarisi ruh kolonialisme dalam sistem kepemilikan tanah, ditambah lagi persoalan izin hak guna usaha atas tanah/ lahan yang masih sporadis.

Maka dari itu permasalahan agraria yang sangat kompleks perlu penanganan yang secara sitematis dan terstruktur. Sehingga tidak tercipta suatu tatanan masyarakat yang terjajahi ditanah sendiri. Mengerikan jika hal ini terus dibiarkan karena bisa jadi bom waktu bagi Indonesia. Karena hampir seluruh wilayah Indonesia tak terlepas dari konflik agraria dan ini sewaktu-waktu bisa meledak, artinya konflik horizontal akan terjadi dimana-mana dan korbannya tentu masyarakat kecil. Maka dari itu kami dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia (ILMISPI), pada momentum hari tanah sedunia (World Soil Day) yang bertepatan pada tanggal 5 Desember 2016 secara institusi kami mendesak pemerintah agar segera melakukan:

1. Mendesak pemerintah pusat segera melakukan moratorium terhadap izin pengelolaan atas tanah dan sumber daya alam diseluruh Indonesia.

2. Meminta pemerintah segera melakukan reformasi agraria dengan mengembalikan pengusaan dan pengelolaannya berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dua poin diatas menjadi solusi konkrit bagi persoalan agraria di Indonesia, kami berharap pemerintah pusat dan daerah bertindak cepat dan tepat dengan persoalan ini agar jangan sampai bom waktu ini benar-benar meledak, karena bisa sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. (*)

Hidup mahasiswa !!!!!
Hidup rakyat Indonesia !!!!

Herbianto Firman Juba
PIMPINAN NASIONAL ILMISPI Wilayah IV (Indonesia Timur)