Fraksi Nasdem dan Demokrat Pertanyakan Dua Ranperda Pemprov Sulsel

Editor : ifan Ahmad

Rapat paripurna di ruang rapat paripurna kantor DPRD Sulsel, Kamis (12/1/2017).
Rapat paripurna di ruang rapat paripurna kantor DPRD Sulsel, Kamis (12/1/2017).

Online24, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama anggota DPRD Sulawesi Selatan kembali melaksanakan rapat paripurna di ruang rapat paripurna kantor DPRD Sulsel, Kamis (12/1/2017) pagi.

Agenda rapat paripurna kali ini penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua ranperda provinsi pengelolaan barang milik daerah pemprov Sulsel dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi kawasan pengembangan lahan budi daya alternatif komoditi perkebunan unggulan dan kawasan lahan pangan berkelanjutan.
Berdasarkan pandangan dari fraksi demokrat yang disampaikan oleh Fadriati, menilai apakah ranperda pengelolaan barang milik daerah dapat mempertegas pengelolaan barang milik daerah yang lebih terukur.
“Adakah di ranperda ini kepastian bagi pengelolaannya didaerah secara maksimal dan lebih terukur. Bagaimana cara menilai dan parameternya yang lebih akuntabel,” jelasnya.
Sementara dari fraksi NasDem yang diwakili oleh Arum Spink, meminta penjelasan dari pemprov Sulsel terkait manajemen aset yang belum optimal. Hal tersebut dikarenakan, adanya aset yang berlebih dan kurangnya pemahaman pengelolaan aset.
“Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, manajemen aset persoalan yang sering muncul dalam penggunaan BNP adanya penggunaan yang tidak sesuai dengan tupoksi dan tidak terjadinya efisiensi,” kata Arum.
Selain ranperda pengelolaan barang milik daerah, Arum Spink juga mempertanyakan ranperda rencana tata ruang strategis provinsi kawasan pengembangan lahan budi daya alternatif komoditi perkebunan unggulan dan kawasan lahan pangan berkelanjutan mampu mencegah alih fungsi lahan pertanian yang secara tidak terkendali.
Rencananya, rapat paripurna akan kembali digelar pada Senin (16/1/2017) mendatang dengan agenda mendengar jawaban Gubernur Sulsel atas pandangan fraksi.