PH Terdakwa Kasus Penikaman Bripda Michael Pertanyakan Alat Bukti

Editor : Lucky
Penasehat Hukum JUsman, Salasa Albert

Online24, Makassar – Sidang kasus dugaan penikaman anggota Sat Sabhara Polrestabes Makassar, Bripda Michael Abraham, dengan terdakwa bernama Jusman kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Makassar hari ini, Senin (30/1/2017).

Agenda sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi atau nota keberatan oleh penasehat hukum (PH) terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada pekan lalu.

Ketua tim kuasa hukum terdakwa, Salasa Albert, mengatakan, alasan pihaknya melakukan eksepsi karena dakwaan jaksa hanya berdasarkan pengakuan tersangka tanpa adanya alat bukti.

“Ada beberapa point keberatan yang kami ajukan dalam persidangan tadi. Diantaranya adalah penambahan dan pengurangan pasal. Dalam penyidikan polisi, klien kami dijerat dengan pasal 170 ayat (2) ke (3) Jo pasal 338 dan Jo pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun pada dakwaan JPU, pasal 170 dihilangkan dan malah muncul pasal 354 ayat (2) KUHP,” ujar Salasa, usai persidangan.

Menurutnya, hal ini tidak bisa dilakukan sebab JPU dalam melakukan dakwaan harus berdasar pada penyidikan polisi. Hal lain yang tertuang dalam eksepsi adalah tidak adanya alat bukti berupa badik yang disangkakan digunakan terdakwa untuk menikam Bripda Michael.

“Alat bukti tidak ditemukan. Padahal klien saya di dakwa menikam dengan menggunakan badik. Kalau memang melakukan penikaman mana badiknya?” pungkasnya.

Selain itu, tidak adanya otopsi terhadap korban juga menjadi salah satu alasan nota keberatan yang dibacakan oleh tim PH terdakwa dihadapan majelis hakim.

“Tidak adnaya otospi pada korban. JPU dalam dakwaannya menyebutkan ada dua luka tikaman, satunya di bagian perut dan satunya di bagian pinggung. Sementara dalam penyidikan terdakwa hanya satu kali melakukan penikaman,” ucap Salasa.

“Nah luka yang satu ini dari mana. Harus ada ototpsi sehingga jelas penyebab kematian korban. Harus jelas luka mana yang menyebabkan kematian korban,” tambah Salasa.

Sidang tersebut akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan JPU atas nota keberatan yang disampaikan oleh PH terdakwa.(*)