Sekda Sinjai Minta Beras Rastra Disalurkan Sebelum Ramadan

Reporter :
Editor : Fahmi
Rapat kordinasi yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Kamis (18/5/2017), bersama perwakilan Bulog Bulukumba, OPD terkait, Tim koordonasi rastra, Camat, Kepala Desa, Lurah se- Kabupaten Sinjai.
Rapat kordinasi yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Kamis (18/5/2017), bersama perwakilan Bulog Bulukumba, OPD terkait, Tim koordonasi rastra, Camat, Kepala Desa, Lurah se- Kabupaten Sinjai.

Online24, Sinjai – Pimpin rapat koordinasi persiapan penyaluran Beras Sejahtera (Rastra), Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, H.Taiyeb A.Mappasere memerintahkan agar disalurkan sebelum memasuki bulan Ramadan.

Hal tersebut ditegaskannya dalam rapat yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Kamis (18/5/2017), dihadapan perwakilan Bulog Bulukumba, OPD terkait, Tim koordonasi rastra, Camat, Kepala Desa, Lurah se- Kabupaten Sinjai.

“Penyaluran untuk tiga bulan pertama harus di rampungkan dalam dua hingga tiga minggu supaya penyaluran untuk tiga bulan kedua bisa dilakukan agar para penerima rastra dalam bulan suci Ramadhan bisa mendapatkan semua beras jatah mereka,” jelasnya.

A.Taiyeb menambahkan bahwa hasil koordinasi dengan Dirjen Penanganan Fakir Miskin (DPFM) memberikan solusi untuk tetap menyalurkan rastra dengan mengacu kepada data yang pertama yaitu SK Menteri Sosial RI, Desember tahun 2016 sambil menunggu verifikasi dan validasi untuk pembaharuan data.

“Saya harap kepada seluruh kepala desa, setelah rastra tiba di titik distribusi dapat segera disalurkan, saya harap bulog juga dapat menambah armada agar penyalurannya cepat,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Publik Sub Divre Bulog Bulukumba, Sarwoko menjelaskan bahwa sesuai dengan SPA dari Bupati, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 172 ton per bulan untuk tiga bulan penyaluran mulai Januari hingga Maret.

“Kami telah menyiapkan armada, dan kami akan fokus untuk penyaluran rastra ini sesuai dengan SPA dari Bupati yaitu bulan Januari hingga Maret,” jelasnya.

Sarwoko menambahkan kategori miskin dapat ditentukan oleh pemerintah desa/kelurahan melalui musyawarah desa dan kelurahan, serta yang keluar dari daftar miskin dan yang baru masuk atau pengganti ditetapkan melalui forum musyawarah desa dan forum musyarah kelurahan.