Kopel Nilai Penambahan Kursi Memperlihatkan DPR Rendah Kepekaan Sosial

Reporter :
Editor : Fahmi

Online24, Makassar – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia menolak rencana penambahan alokasi jumlah 19 kursi DPRRI melalui revisi RUU Pemilu yang sedang bergulir sekarang. Bagi KOPEL, selain karena jumlah kursi tidak berkorelasi langsung dengan kinerja DPR selama ini yang buruk bahkan banyak terjerat kasus korupsi, juga karena penambahan kursi tersebut dipastikan akan membebani keuangan negara di tengah  kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Termasuk masih banyaknya  fasilitas publik tidak layak.

Berdasarkan catatan KOPEL, sekarang ini saja program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan Presiden melalui RPJMN masih sulit terwujud, salah satunya karena faktor infrastruktur pendidikan yang tidak tersedia bahkan sebagian besar sudah tidak memadai.  Dari 1,8 juta ruang kelas yang tersedia, sekitar 72 persen dalam kondisi yang sudah rusak, bahkan sebagian sudah tidak layak pakai. Belum lagi jutaan anak yang selama ini terpaksa harus belajar dalam ruang yang disekat atau bahkan di teras sekolah karena fasilitas ruang kelas yang tidak tersedia.

Bukan hanya  itu, berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), mencatat saat ini ada 120 juta atau setara 47 persen penduduk kita yang belum memiliki sanitasi terutama jamban yang layak.  Begitu pula, terdapat 95 juta warga atau setara dengan 37 persen penduduk Indonesia kesulitan akses air bersih.

“Seharusnya persoalan-persoalan pelayanan dasar di atas menjadi pertimbangan utama DPR dalam menyusun sebuah kebijakan. Kepakaan sosial menjadi penting bagi seorang wakil rakyat. Bukan sebaliknya menjadi buta karena pengaruh nafsu kekuasaan,’’ ujar, Syamsuddin Alimsyah, Direktur KOPEL Indonesia kepada wartawan melalu pesan rilis yang dikirm via Whatsapp, Selasa (30/5/2017).

Syamsuddin menjelaskan, sekarang ini sepertinya perlu gerakan ajakan melawan lupa. DPR perlu dingatkan lagi dengan peristiwa tahun 2016 lalu, di mana Pemerintah terpaksa melakukan pemangkasan anggaran hampir di semua lembaga kementrian karena kondisi keuangan negara saat itu. Dan salah satu korbannya adalah dana pendidikan Rp 60,8 Trilyun yang harus dipangkas.

Selain itu, KOPEL juga mempertanyakan argumentasi DPR menyebut penambahan kursi DPR tidak akan membebani keuangan negara. DPR seolah lupa dengan system penggajian yang berlaku selama ini dihitung secara baku sesuai dengan jumlah individu anggota DPR serta sesuai dengan jabatan yang melekat dalam setiap individu anggota DPR.

“Itu artinya, nilai belanja berupa  gaji, tunjangan dan keprotokoloran termasuk operasional kegiatan yang akan dialokasikan dalam setiap tahun APBN harus dihitung berdasarkan jumlah anggota DPR yang akan dilayani. Bukan sebaliknya, nilai APBN yang ditetapkan lebih awal untuk dibagi rata bagi setiap anggota DPR. APBN tidak bisa dikalkulasi seperti membagi kue  dalam satu piring yang harus sama rata sama rasa,” ujar Syam.

Lebih Lanjut, Syamsuddin menambahkan seharusnya yang dilakukan DPR sekarang ini adalah menata kembali system perhitungan jumlah anggota DPR yang selama ini memang ada banyak kekeliruan. Bila mengacu pada isu refresentasi keterwakilan jumlah penduduk, maka beberapa daerah sebenarnya yang sistem perhitungannya melebihi jumlah kursi seperti Sulawesi selatan. Sebaliknya Provinsi Jawa Barat justru mengalami kekurangan. Oleh karenanya, penatanaan ini dengan merapikan kembali daerah yang berlebih harus dikurangi  dan mengalihkan ke daerah yang kurang selama ini. Juga daerah pemekaran seperti Kaltar, sejatinya mengambil kursi dari daerah induk sesuai dengan perhitungan jumlah penduduknya.

“Bukan sebaliknya mengambil jalan pintas dengan menambah lagi jumlah kursi karena tidak akan pernah menyelesaikan persoalan dan pasti membebani APBN. Selama ini seorang wakil rakyat akan membawa pulang duit ke rumah minimal Rp 54,5 jt. Angka ini belum termasuk dana operasional listrik, tambahan tunjangan beras, bahkan dana reses yang mencapai 150 juta sekali ress dengan jumlah 5 kali dalam setahun. Beban lain juga adalah setiap anggota akan dilengkapi tenaga ahli dan asisten pribadi yang semuanya akan dibayarkan oleh uang negara.  Sehingga setiap kali penambahan anggota akan berimpilikasi pada penambahan beban keuangan negara,’’ tutupnya.

 

[fbcomments]