OKP LIRA Temukan Indikasi Kecurangan Tender Proyek Gedung Inspektorat Sinjai

Reporter :
Editor : ifan Ahmad
Ketua panitia Pokja ULP Sinjai saat diperiksa di unit Tipikor Polres Sinjai. /Andi Arjuna
Ketua panitia Pokja ULP Sinjai saat diperiksa di unit Tipikor Polres Sinjai. /Andi Arjuna

Online24, Sinjai – Organisasi Kepemudaan (OKP) Kabupaten Sinjai yang mengatasnamakan diri organisasi Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menduga ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak panitia Pokja ULP Sinjai pada mekanisme atau cara mengevaluasi dokumen pemenang tender proyek pembangunan gedung inspektorat Sinjai tahun 2017 ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bidang Humas dan Kemasyarakatan LIRA Kabupaten Sinjai, Jumardi saat ditemui, Senin (19/6/2017).

Menurut Jumardi, dari jumlah nilai penawaran pemenang tender proyek pembangunan Gedung Inspektorat senilai Rp 1.470.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), sangatlah mendekati nilai harga perkiraan sendiri (HPS).

“Bahkan, nilai Pagu pada proyek pembangunan Gedung Inspektorat Sinjai yang senilai Rp 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), rupanya hanya selisih Rp.30 juta dari nilai penawaran pemenang tender, yakni 1.470.000.000,” sebutnya.

Jumardi menegaskan kuat dugaan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh panitia Pokja ULP yang telah memenangkan nilai penawaran pemenang tender yang mendekati nilai HPS atau nilai Pagu.

Jumardi membeberkan bahwa nilai penawaran CV. Vikariaza Konstruksi yakni Rp.1.470.000.000,00 terdapat selisih dari nilai pagu sebesar Rp.30.000.000. Sedangkan, CV. Citra Muda Lestari yang nilai penawarannya Rp.1.359.077.000,00 terdapat selisih dari nilai pagu sebesar Rp.140.923.000.

“Selisih nilai penawaran CV.Vikariaza Konstruksi selaku pemenang tender, sangatlah jauh dengan nilai penawaran CV. Citra Muda Lestari yang telah digugurkan oleh pihak panitia Pokja ULP sinjai,” jelasnya.

Jumardi menambahkan, meskipun penawaran terendah bukanlah syarat utama menjadi pemenang lelang, namun patut diduga telah terjadi pengaturan lantaran nilai penawaran mendekati nilai HPS.

“Seluruh isi dokumen peserta lelang, hanya panitia yang mengetahuinya. Jadi untuk membuktikan kebenaran hasil evaluasi panitia, Server harus di buka,” tegas Jumardi.