Opini: Koalisi Yang Memaksa

Reporter :
Editor : Fahmi
Saifuddin al Mughniy
Saifuddin al Mughniy

Online24, Makassar – Benar politik itu adalah ketidakpastian, bahkan Hillary Clinton pernah berucap bahwa dalam politik itu dikenal dengan “teori kemungkinan”, tidak ada yang tidak mungkin terjadi sepanjang politik itu dipahami sebagai “art” atau seni. Yakni seni memainkan peran. Seni memainkan perang, merebut kekuasaan.

Dalam pemahaman David Easton dalam pemikiran politiknya, menyebutkan bahwa “oposisi” sangat dibutuhkan untuk memberi kontrol politik. Dalam demokrasi modern sebutan “koalisi” begitu menjadi magnet sekaligus atmosfer politik. Koalisi muncul karena adanya the political will untuk memberi kontrol yang kuat bagi pemerintah. Walau di beberapa negara koalisi mengalami pelemahan karena transaksional politik yang kuat dari rivalitas tertentu. Bahkan koalisi kadang dibentuk untuk memagari “penguasa” yang menang dari yang kalah, bahkan koalisi dibentuk karena “egosentrisme partai politik”.

Di negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, tidak ada koalisi permanen, terbukti koalisi pecah karena bargaining position, dan inilah yang kemudian disebut distribution of power (bagi-bagi kekuasaan). Indonesia di Pemilu 2014 koalisi nyaris terbelah menjadi dua, yakni koalisi Indonesia Hebat (koalisi pemerintah), serta koalisi merah putih yang di back up oleh Prabowo Subiyanto. Awalnya koalisi ini bergesekan, namun seiring perjalanan pemerintahan koalisi mengalami “kegelisahan” sehingga terpecah. Bisa dikatakan Gerindra, PKS masih bertahan di koalisi ini (KMP).

Satu frase yang perlu didiskusikan makna “koalisi memaksa” dengan “memaksa koalisi”. Koalisi memaksa lebih pada consensus politik partai-partai yang ada dalam koalisi. Sementara memaksa koalisi adalah karena kekuatan tertentu yang menginginkan kekuatan koalisi, misalnya kekuatan presiden untuk menekan koalisi untuk alasan tertentu.

Dan memaksa koalisi itu begitu terasa dalam proses politik di daerah, ada yang secara tiba-tiba ketua partai di wilayah tertentu rekomendasinya ditarik untuk menentukan calonnya di daerah. Ada juga fenomena seseorang tak punya partai tapi dapat sokongan dari pimpinan koalisi, yang berakibat pada “bongkar pasang” dalam penetapan pasangan. Nyaris kemudian karena hegemoni koalisi ada juga calon atau kandidat tersandera, bahkan nyaris tak bisa dapat partai.

Sebuah realitas empirik yang sulit dibantah, koalisi pemerintah begitu kuat kontrol politik di parlemen nyaris tak berfungsi karena terjebak pada kepentingan kekuasaan yang dominan. Kalau begitu adanya maka koalisi dibentuk bukan kepentingan rakyat namun untuk mempertegas keinginan penguasa.

Politik kehilangan trahnya sebagai medium perjuangan, sebab ini bukti “partycracy” dalam demokrasi dan itu sudah dianggap gagal di negara Skandinavia termasuk Spanyol ditahun 1950-an. Karenanya, koalisi ada sisi baiknya dan ada sisi tidak baiknya, tetapi yang pasti demokrasi butuh kontrol politik yang kuat tanpa harus menafikkan kekuatan civil society.

(Oleh: Saifuddin al Mughniy)