Pemerintah Jamin Akurasi Data Kependudukan

Editor : Endhy
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo/kemendagri.go.id
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo/kemendagri.go.id

Online24, Jakarta – Kerjasama data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan pihak swasta khususnya lembaga perbankan terus digenjot. Pemerintah pun menjamkin akurasi data kependudukan yang nantinya diperuntukan untuk kepentingan perusahaan.

Seperti disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat melakukan kerjasama dengan UOB Indonesia di UOB Plaza, Jakarta Pusat, Senin (7/8). Tjahjo menegaskan jika kerjasama ini paling lambat awal tahun depan sudah selesai semua.

“Lembaga-lembaga yang sudah terintegarsi dalam upaya pemerintah memberikan jaminan data, sehingga memudahkan semua pihak agar memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Tjahjo, dikutip dari situs Kemendagri.

Dirjen Dukcapil kata Tjahjo terus bekerjakeras untuk menyelesaikan masalah 1 juta data ganda. Tjahjo meminta dengan bantuan dari lembaga perbankan bisa membantu data ganda sehingga, tidak ada keraguan dari semua lembaga-lembaga baik swasta ataupun pemerintah terkait dengan data kependudukanyang sah.

“Orang boleh punya beberapa rekening berapa bank tapi data (Kependudukan)-nya harus tatap satu,” ujarnya..

Dijelaskan Tjahjo ini sudah diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2013 bahwa data yang bersumber dari kemendagri ini untuk layanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.

“Maka lembaga pengguna yang sudah bekerjasama dengan Kemendagri dalam pemanfaatan NIK dan Ektp sejumlah 234 baik swasta atau pemerintah. Dengan database yang dimiliki negara/pemerintah ini kami menjamin akurasinya. Mengingat kalau kita melakukan sinkroniasasi dengan perekaman iris mata dan sidik jari,” tegasnya.

Terkait dengan pengadaan KTP el sendiri, Mendagri memastikan akhir tahun 2017 ini akan rampung. Karena pihaknya sudah menyebarkan  7 juta blanko KTP dan cadangan 1 juta di pusat. Menurut Tjahjo hampir 96 persen masyarakat sudah melakukan perekaman dengan baik.

“Kita berharap proses KTP el ini bisa berkahir akhir tahun 2017 ini,” ujarnya. Tjahjo meminta maaf karena proses sempat terhambat 1,5 tahun kemarin.

“Maret saya beranikan diri untuk teken kontrak pencetakan ulang dari kekurangan 7 juta ini. Mudah-mudahan bisa selesai, sehingga pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Untuk mempermudah penggunaan KTP, Mendagri mengatakan pihaknya akan melakukan kerjasama dengan rumah sakit ini terkait dengan rekam medis. Tidak hanya itu, Kemendagri jugaakan mengadakan kerjasama dengan 300an perbankan dan lembaga swasta, kepolisian dan BNN.

“Ini contoh kecil yang menjadi beban tanggungjawab Kemendagri menyangkut KTP. Karena ini adalah nyawa ke dua warga Indonesia,” tutupnya.