Permudah Akses Data Penduduk, Kemendagri Kerjasama dengan Berbagai Lembaga Swasta

Editor : Endhy
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam  Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh/kemendagri.go.id
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam  Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh/kemendagri.go.id

Online24, Jakarta – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam  Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh terus mengajak berbagai pihak swasta untuk bekerjasama dengan Kemendagri terkait dengan pemanfaatan data kependudukan.

Ini merujuk pada regulasi yang ada dalam Undang-undang (UU) No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan (Adminduk). Regulasi mengamanatakan sejak 2014 seluruh data terkait dengan kependudukan untuk demokratisasi pelayanan publik, alokasi anggaran, pencegahan kriminal dan penegakan hukum.

Dijelaskan Zudan saat ini Kemendagri sudah melakukan kerjasama dengan 234 lembaga, menunggu 79 lagi dari finansial teknologi, 41 perusahaan asosiasi asuransi.

“Masih ada 110 lembaga lagi yang sedang kita selesaikan perjanjian kerjasamanya,”  ujar Zudan, dikutip dari situs Kemendagri.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan UOB Indonesia terkait pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-El di UOB Plaza, Senin (7/8).

Keuntungan kerjasama dengan Kemendagri ini diterangkan Zudan bahwa data dari Kemendagri menggunakan data registrasi, dimana penduduk melaporkan keberadaan dirinya secara hukum. Sampai saat ini lanjutnya, sudah banyak lembaga yang mengakses data Kemendagri.

“BPJS Kesehatan kurang lebih 84 ribu kali mengaksesnya. Jadi dalam banyak hal pemerintah dan swasta tidak harus berkompetisi tapi bersinegri dalam manajemen yang lebih modern,” ujarnya.

Ini bisa diterapkan oleh lembaga lain tanpa memiliki data canter atau tenaga pencari data.

“Bayangkan jika harus mencari sendiri, berapa dana yang dibutuhkan. Sementara negara menyiapkan data secara gratis sampai nanti kebijakan lebih lanjut dari Menteri Keuangan yang menyetujui penerimaan negara bukan pajak,” ungkapnya.

Data ini lanjutnya bisa diakses sewaktu-waktu karena datanya sudah ditunggalkan. Dan dengan ini, bisa dilihat juga penduduk tersebut ganda atau tidak. Karena jika dibuka dan dicari dengan penggunaan nama akan keluar semua datanya.

“Jika mengakses data ini maka tidak ada lagi nama ganda. Jika sudah bekerjasama kita akan berikan pasword dan user id nya,” tutup Zudan.