Pemkab Sinjai Gelar Sosialisasi dan Konsultasi Publik 12 Ranperda

Editor : Asri Muhammad
Sosialisasi dan konsultasi publik 12 ranperda yang digelar Pemkab Sinjai.

Online24, Sinjai – Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Bagian Hukum dan HAM, menggelar sosialisasi dan konsultasi Publik 12 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Rabu (9/8/2017).

Adapun 12 Ranperda yang disosialisasikan antara lain, lahan pertanian pangan berkelanjutan, penyertaan modal daerah kepada PT Bank Sulsel dan Sulselbar, penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah air minum, perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025, perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 16 tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2018, perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan sampah, pembangunan gedung, pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, perlindungan dan pemberdayaan petani dan penanggulangan HIV.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Lukman Dahlan dalam laporannya menyampaikan, bahwa ada 9 (sembilan) Ranperda baru, 3 perubahan dan 13 ranperda perubahan yang merupakan konsekuensi dari pembatalan pasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sementara itu, Sekda Sinjai H Taiyeb A. Mappasere menyampaikan, bahwa uji publik merupakan tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyelesaian Ranperda.

“Terkait Ranperda penyertaan modal hal ini penting untuk mengatur secara rinci tentang tahapan dan besaran penyertaan modal yang merupakan usulan dari BPKAD serta tentang pengelolaan sampah hal ini memang harus diatur lebih jelas,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Drs.H.Syamsuddin Umar menjelaskan tentang peraturan daerah nomor 13 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan yang mengalami perubahan beberapa pasal.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dra.Hj.Ratnawati Arif, M.Si menjelaskan tentang pengelolaan barang milik daerah. Dijelaskan dengan adanya ranperda ini, diharapkan pengelolaan barang akan lebih tertata diantaranya meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan.

Dalam kegiatan uji publik 12 Ranperda tersebut masing-masing Organisasi Perangkat Daerah memberikan penjelasan terkait Ranperda yang merupakan tanggungjawab OPD tersebut, guna memperoleh saran dan masukan dari peserta undangan yang hadir.