Kasus Buloa, Sabri Diminta Tidak Tutupi Keterlibatan Jentang

Reporter :
Editor : ifan Ahmad
Ketua LSM Basmi Sulsel, Andi Amin Halim (Depan Kanan) di Salah Satu Warkop Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (10/8/2017).
Ketua LSM Basmi Sulsel, Andi Amin Halim (Depan Kanan) di Salah Satu Warkop Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (10/8/2017).

Online24, Makassar – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Basmi Sulsel, Andi Amin Halim Tamatappi, berharap terdakwa M. Sabri tidak menutupi keterlibatan aktor intelektual dibalik perkara dugaan korupsi penjualan aset negara berupa hutan bakau dan laut di Kelurahan Buloa Kec. Tallo, Makassar.

Menurut Amin yang juga sebagai pelapor dugaan pidana korupsi di Buloa tersebut bahwa dalam perjalanan proyek penimbunan hutan bakau dan laut di daerah Buloa jelas terjadi tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

“Dimana area laut yang ditimbun tersebut saat ini dikuasai penuh oleh Aliman S alias Jentang. Dan jika merunut pada bukti bukti yang ada dan telah dikantongi oleh Kejaksaan jelas bahwa area laut yang ditimbun itu seluas 14 Hektare lebih,” kata Amin saar ditemui di salah satu warung kopi Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (10/8/2017).

Awalnya, 14 Ha itu adalah kawasan laut dan hamparan hutan bakau. Dimana kemudian ditimbun setelah terbit sertifikat dengan dasar awal surat keterangan garapan atau P2 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buloa dengan persetujuan Kecamatan Tallo saat itu.

“Dari fakta penyidikan kan jelas itu adalah laut. Kemudian disertifikatkan. Nah dasar pengurusan sertifikat itu tentunya berdasarkan awal adanya surat keterangan garapan. Itu adalah produk kelurahan bersama kecamatan. Pertanyaannya kenapa kedua ini tak dimintai pertanggungjawaban serta yang mengajukan P2 itu siapa,” terang Amin.

Amin dengan tegas mengatakan dalam perkara dugaan korupsi buloa ada peran besar pihak lain yang sengaja ditutupi seperti keterlibatan Jentang. Dimana kata dia ada beberapa fakta jika Jentang terlibat dalam pengalihan laut jadi milik pribadi tersebut.

“Pertama dalam berita acara ada disebutkan peran Ulil Amri selaku saksi. Nah Ulil ini pengacara loh dan semua orang tahu dia kuasa hukum pribadi Jentang. Jadi kehadiran Ulil jelas mewakili Jentang. Kenapa Jentang tak didalami dalam kasus rugikan negara ini,” tegas Amin.

Diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menetapkan Muh. Sabri sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penyewaan lahan negara yang terletak di Kel. Buloa Kec. Tallo, Makassar.

Dalam kasus yang merugikan negara itu Sabri berperan ikut menfasilitasi proses penyewaan lahan negara antara PT PP selaku pelaksana pekerjaan dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan yang juga berstatus sebagai tersangka masing-masing Jayanti dan Rusdin.

Kasus ini mencuat pada saat terjadi penutupan akses jalan di atas tanah negara yang dimaksud tepatnya di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada tahun 2015 lalu.

Penutupan dilakukan oleh Jayanti dan Rusdin dengan dasar bahwa keduanya mengakui memiliki surat garapan pada tahun 2003 atas tanah negara yang merupakan akses ke proyek pembangunan Makassar New Port.

“Dasar itu para tersangka Jayanti dan Rusdin dengan difasilitasi oleh Sabri yang bertindak seolah olah atas nama Pemerintah Kota Makassar meminta dibayarkan uang sewa kepada PT. PP selaku pelaksana pekerjaan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin, belum lama ini.

Uang sewa yang diminta kata Salahuddin senilai Rp 500 Juta selama 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian. Padahal diketahui bahwa surat garap yang dimiliki kedua tersangka yang diklaim terbit pada tahun 2003 tersebut, lokasinya masih berupa laut hingga di tahun 2013.