Perppu Ormas, JK: Bedakan Tegas Dengan Diktator

Reporter :
Editor : ifan Ahmad

Wapres RI, Jusuf Kalla
Wapres RI, Jusuf Kalla

Online24, Makassar – Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK), menanggapi komentar yang menilai pemerintah diktator karena membubarkan ormas HTI dengan menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

JK menganggap langkah pemerintah membubarkan ormas yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai bentuk ketegasan pemerintah dan bukan kebijakan otoriter.

“Itu hanya penilaian (otoriter), Malaysia dan Saudi lebih hebat lagi. Ketegasan tidak berarti diktator, bedakan tegas dan diktator. Ketika pemerintah tegas dianggap diktator, ketika tidak tegas dianggap lemah. Organisasi apa saja tidak memenuhi ketentuan yang ada seperti tidak sesuai Pancasila, selalu singgung SARA, berhak diambil tindakan,” tutur JK di kediamannya, Jalan Haji Bau, Makassar, setelah menghadiri puncak peringatan Hari Teknologi Nasional di CPI, Pantai Losari, Makassar.

Meski demikian, JK menganggap masih ada peluang bagi ormas yang dibubarkan untuk aktif kembali dengan menggugat pemerintah di pengadilan.

“Masih ada celahnya, kalau tidak setuju dibawa ke pengadilan. Kalau undang-undang lama, organisasi dibawa ke pengadilan baru dibubarkan atau tidak di pengadilan,” ucapnya.

“Undang-undang baru dibubarkan dulu kalau tidak setuju baru dibawa ke pengadilan. Kalau dinilai tidak sah, maka tidak sah,” pungkas JK.