Kadis DTRB Kota Makassar Akui Pelayanan Publik Sarat Pungli

Reporter :
Editor : Lucky

Kepala DTRB Kota Makassar, Ahmad Kafrawi,
(foto: Liputan Utama)
Kepala DTRB Kota Makassar, Ahmad Kafrawi, (foto: Liputan Utama)

Online24, Makassar – Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar disebut-sebut sebagai salah satu instansi yang marak tindak pungutan liar (pungli). Pernyataan tersebut dilontarkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Subhan Joer, saat merilis kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret oknum DTRB Kota Makassar, di Polrestabes Makassar, Kamis (10/8/2017) malam kemarin.

Pasalnya, nyaris setiap bulan ombudsman menerima laporan pengaduan masyarakat sekitar 40 kasus yang didominasi oleh pelayanan di Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar.

Menanggapi hal tersebut, Kadis Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Ahmad Kafrawi, menanggapi santai.

“Kalau soal itu kita harus melihat kenyataan bahwa pelayanan publik itu sarat tindakan seperti itu (pungli),” singkat Kafrawi saat dihubungi Online24jam via telepon seluler, Jumat (11/8/2017).

Menurutnya, sebagai aparatur negara mereka harus bisa bertanggung jawab terhadap? amanah yang diembannya. Kafrawi bahkan mengaku seringkali mengimbau bawahannya untuk tidak sesekali melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti pungutan liar (pungli) kepada masyarakat.

“Kasus ini kita harus kembali ke diri masing-masing. Sebagai aparatur yang baik kita tentu saja tidak boleh mudah tergoda. Saya juga sampaikan kepada mereka (pegawai DTRB) untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, jika itu terjadi sudah pasti itu menjadi tanggung untuk pribadi,” jelasnya.

Sementara itu, untuk kasus yang menyeret Andi Agung Syaputra (30), Kepala Seksi Pengawasan dan Pengaduan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Kafrawi menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik tindak pidana korupsi Polrestabes Makassar.

“Untuk dia (oknum DTRB) proses secara hukum, biar menjadi pembelajaran buat yang lain,” tegasnya.

Bahkan, pasca penangkapan tersebut, pihaknya sudah melaporkan ke pimpinan dalam hal ini Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto untuk memberikan sanksinya tegas kepada oknum yang telah mencoreng nama DTRB Kota Makassar.

“Saya sudah menghadap sama pak walikota (Danny), saya sudah minta maaf selaku pimpinan SKPD, dan untuk staf yang melakukan ini, saya berharap dikasih pindah saja, bila perlu dikeluarkan agar tidak menjadi racun buat yang lain,” ungkapnya.

Agung dibekuk Unit Pemberantasan Pungli (UPP) dalam hal ini Tim Saber Pungli Polrestabes Makassar bersama Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan? Ujung Pandang, Kota Makassar, Kamis (10/8/2017) sore.

Dalam perkara tersebut, Agung menjanjikan kebijakan kapada R (korban) untuk pengurusan pengalihan fungsi bangunan, yaitu dari ruko menjadi restoran dan toko, dengan imbalannya sebesar Rp 15 juta.

Dari penangkapan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 4,5 juta. Rp 3 juta diantaranya adalah uang yang diberikan korban kepada pelaku.

Kedok tersangka terbongkar setelah korban melaporkan penemuan tersebut kepada ombudsman, guna memberikan efek jera ombudsman berkoordinasi dengan tim Saber Pungli untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku.(*)