Ombudsman Sebut Masyarakat Sulsel Marak Keluhkan Buruknya Pelayanan Pemda

Reporter :
Editor : Asri Muhammad

Online24, Makassar – Pelayanan pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dinilai belum maksimal. Pasalnya, dari sekian banyak keluhan mayarakat yang diterima Ombudsman RI Perwakilan? Sulawesi Selatan, buruknya pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah masih menduduki tingkat teratas.

Tercatat sejak Januari 2017 hingga saat ini, ombudsman sudah menerima sekitar 240 keluhan masyarakat yang didominasi buruknya pelayanan publik di tingkat pemerintahan daerah.

“Ada sekitar 240 lebih keluhan yang kita terima sejak Januari, dan itu akan terus bertambah. Dari 240 keluhan, yang paling banyak adalah pelayanan publik pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk wilayah Sulawesi Selatan,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Subhan Joer, saat dikonfirmasi via telepon seluler, Jumat (11/8/2017) kemarin.

Selain buruknya pelayanan pemerintah daerah Sulawesi Selatan, pelayanan di instansi kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), juga marak dikeluhkan masyarakat.

“Yang paling banyak dilaporkan itu yang pertama pemerintah daerah (provinsi sampai kabupaten/kota), kedua kepolisian, dan posisi ketiga adalah BPN,” ungkapnya.

Subhan menjelaskan dari banyaknya keluhan masyarakat, laporan terbesar yang paling banyak diterima ombudsman adalah soal pertanahan, dan mala administrasi yang berujung pada tindakan pungutan liar (pungli).

“Mudah-mudahan bisa kita selesaikan semua laporan itu. Tahun kemarin, Sulawesi Selatan mendapatkan peringkat pertama dengan kondisi kita tanpa anggaran, nah sekarang anggaran tim Saber Pungli sudah turun kita berharap bisa lebih dari tahun kemarin,” tutupnya.