Sejumlah Aktivis Difabel Gelar Aksi Tuntut Kesetaraan Disabilitas

Reporter :
Editor : Asri Muhammad

Online24, Makassar – Sejumlah aktivis difabel se-Sulawesi menggelar aksi penolakan ‘PP Sapujagat’ yang telah digulirkan oleh Pemerintah dengan mengumpulkan tanda tangan masyarakat, yang berlangsung di Depan Hotel Aryaduta, Minggu (13/8/2017).

Sekertaris Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Syarif Ramadhan mengatakan, tujuan aksi damai ini, mendesak pemerintah agar mengeluarkan setidaknya untuk 7 peraturan pemerintah dari minimal 15 peraturan berdasarkan turunan UUD nomor 8 tahun 2016.

“Untuk merespon langkah yang mau diambil pemerintah untuk menciptakan peraturan turunan UUD nomor 8 tahun 2016 yang dimana seharusnya pemerintah seharusnya harus membuat 15 UU baru namun sampai saat ini pemerintah baru membuat membuat 1 PP,” ujarnya.

“Selain itu, kami menolak rencana pembentukan 1 peraturan pemerintah, dan kami menuntut pemerintah untuk setidaknya membuat 7 PP sebagaimana yang telah dibuat draftnya oleh beberapa komintas-komunitas difabel seluruh Indonesia,” bebernya.

Sebelumnya, gerakan menolak PP Sapujagat sudah memutuskan agar gerakan ini menyiapkan 7 draft RPP sebagaimana diinginkan berdiri sendiri (tidak disatukan).

“Berdasarkan 7 draft RPP itulah, maka gerakan penolakan ‘PP Sapujagat’ ini kemudian berhasil meyakinkan pihak Bappenas untuk mendorong kementerian/lembaga terkait menyiapkan draft RPP dan menolak hanya satu PP saja,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menolak Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UUPD) yang diterbitkan pemerintah pada April 2016 lalu hingga saat ini belum memiliki peraturan pelaksanaannya.

“Seperti peristiwa baru-baru ini, bagaimana Kementerian Hukum dan HAM hanya menyiapkan 1 formasi CPNS untuk difabel, padahal jumlah yang akan diterima melebihi angka 19 ribu pegawai,” ungkap Syarif.

“Seharusnya, UUPD pada pasal 53 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja,”

“Itu berarti, seharusnya ada 384 formasi khusus yang harus disediakan bagi difabel. Apa artinya ini? Artinya pada tingkat kementerian sekalipun kepedulian memenuhi aturan Penghormatan Hak Difabel masih dengan mudah diacuhkan. Inilah salah satu akibat dari ketiadaan aturan pelaksanaan setingkat PP (Peraturan Pemerintah),” ungkapnya.

Untuk itu, sebagaimana gerakan disabilitas menolak ‘PP Sapujagat’ ini telah bergulir, maka kami penggerak gerakan disabilitas di Sulawesi turut serta dalam aksi tersebut dan berjanji akan mengawal proses ini hingga pemerintah memenuhi amanat UU Penyandang Disabilitas demi penghormatan kepada Difabel seadil-adilnya.