Insentif RT-RW Makassar Menjadi Polemik di DPRD

Reporter :
Editor : ifan Ahmad

Rapat Paripurna tentang perubahan Perda nomor 5 tahun 2014 di Kantor DPRD Kota Makassar, Kamis (3/8/2017) lalu.
Rapat Paripurna tentang perubahan Perda nomor 5 tahun 2014 di Kantor DPRD Kota Makassar, Kamis (3/8/2017) lalu.

Online24, Makassar – Polemik insentif gaji RT-RW yang diterapkan oleh Pemkot Makassar membuat multi tafsir di kalangan anggota DPRD Kota Makassar. Bahkan ada yang menilai pemberian intensif tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

Salah satunya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Messakh, yang menilai, pemberian insentif RT- RW sudah cocok dan sesuai mekanisme pemberian, berdasarkan 9 indikator acuan berbasis kinerja setiap RT- RW.

“Kalau kita bisa memahami soal perbedaan gaji dan insentiif saya kira bisa menjawab pertanyaan pertanyaan yang beberapa orang menyoal bahkan menjustifikasi pemotongan, sunat anggaran dan lain lain. Saya juga bagian dari anggota badan anggaran, betul jika itu di anggarkan 1 juta tapi pemberian insentif kepada RT dan RW itu tidak serta merta diberikan. Apalagi banyak RT dan RW yang baru sehingga perlu sosialisasi dan akselerasi pencapain 9 indikator yang dimaksud,” kata Messakh melalui telponnya, Minggu (13/8/2017).

Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam pembahasan bahkan pemandangan umum dan jawaban Walikota terhadap pemandangan fraksi-fraksi soal insentif RT-RW sudah clear bahwa pemberian insentif tersebut berdasarkan atau berbasis kinerja sehigga pemberiannya tidak serta merta tetapi ada acuan yang dijadikan sebagai indikator untuk memenuhi standar insentif seperti yang dijanjikan.

“Namanya insentif pasti ada dasar pemberiannya. Insentif itu bukan gaji yang pemberiannya tetap. Sehingga saya menganggap apa yang dilakukan oleh pemerintah kota sudah cocok dan mendukung penerapan 9 indikator berbasis kinerja para ketua RT dan RW,” jelas Ketua Fraksi PDIP Makassar ini.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Irwan Djafar, mengatakan terlalu ironis karena ketua RT/RW dijanji oleh Pemkot sebesar Rp1 juta per bulan.

“Tapi faktanya yang diterima hanya Rp250 ribu per bulan,” terang Irwan.

Anggota Komisi B DPRD Makassar ini mengungkapkan mestinya insentif RT/RW dibayar sesuai dengan pagu anggaran yang telah dibahas dan ditetapkan bersama DPRD Makassar, lewat APBD Pokok 2016.

“Jangan kecewakan mereka yang sudah bekerja tidak mengenal waktu. Soal kebersihan, keamanan, dan ketertiban wilayah menjadi tanggung jawab RT/RW. Mereka yang terdepan soal itu,” tutup Irwan.