Mendagri Setuju Dorong Pengusaha Lokal Bangun Daerah

Editor : Endhy

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat menerima Ketua Umum Asoasisi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi Indonesia (ARDIN) Bambang Soesatyo di Gedung Kemendagri Lantai 2, Jakarta Pusat/kemendagri.go.id
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat menerima Ketua Umum Asoasisi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi Indonesia (ARDIN) Bambang Soesatyo di Gedung Kemendagri Lantai 2, Jakarta Pusat/kemendagri.go.id

Online24, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menerima Ketua Umum Asoasisi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi Indonesia (ARDIN) Bambang Soesatyo di Gedung Kemendagri Lantai 2, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

Dalam pertemuan tersebut, Bambang mengatakan ARDIN bertekad membantu dan berperan aktif bersama pemerintah melakukan pembinaan ekonomi di daerah. “Kami tugasanya melakukan pembinaan. Kalau saja di daerah diberdayakan pengusaha lokalnya, maka seluruh proyek-peroyek di daerah akan terserap dengan baik,” kata Bambang.

Bambang melihat sistem tender di daerah yang terbuka saat ini hanya sekedar proyek, tapi tidak memberi nilai tambah kepada pengusaha apalagi memberikan penghasilan kepada masyarakat di daerah.

“Jadi mereka tidak tahu apa-apa, maka kami mendorong Kemendagri membuat aturan agar pengusaha-pengusaha daerah ini diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi di daerahnya masing-masing, sehingga sasaran Presiden Jokowi ekonomi harus merata bisa tercapai,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan kehadiran teman-teman ARDIN ini sudah tepat. Karena, Kemendagri tiga hari lalu mengeluarkan aturan baru terkait dengan kemudahan investasi bagi pengusaha-pengusaha menengah ke bawah di daerah.

“Daerah harus memberikan kesempatan, kemudahan, dalam perizinannya. Sesuai arahan presiden, jangan sampai pengusaha atau investor khususnya lokal dihambat,” kata Tjahjo, dikutip dari situs Kemendagri.

Menurutnya perizinan bisa dibuat satu hari kenapa harus dua hari. Bahkan, saat ini hitungannya jam agar bisa mempercepat proses pemeratan pembangunan dan kesejahteraan di daerah.

“Kalau ada yang menghambat, akan kami tegur apa masalahnya. Karena semua sudah diatur. Satu atap harus dilakukan, agar tidak ada penghambatan,” ujarnya.