BPJS Kesehatan Dinilai Rawan Kecurangan

Reporter :
Editor : ifan Ahmad

Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan hasil penelitiannya terhadap BPJS Kesehatan
Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan hasil penelitiannya terhadap BPJS Kesehatan

Online24, Makassar – Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Makassar dinilai rawan terjadi tindak kecurangan.

Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dilakukan sejak Maret hingga Agustus 2017.

Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina, mengaku jika secara nasional korupsi di sektor kesehatan yang ditangani  penegak hukum selama enam tahun belakangan mencapai 219 kasus, dengan kisaran kerugian negara sebesar Rp 890 miliar.

Berdasar data tersebut, ICW menyebut jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dinilai belum maksimal dalam menyediakan ataupun memenuhi pelayanan kesehatan di masyarakat.

“Ada 10 objek di sektor kesehatan yang rawan korupsi, dan dana pelayanan JKN – BPJS Kesehatan mengalami peningkatan dari peringkat empat naik menjadi peringkat dua, dengan jumlah kasus 26 dan kisaran kerugian negara sebesar Rp 62,1 miliar,” kata Almas, saat menggelar rilis di Kantor ACC Sulawesi, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Selasa (5/9/2017).

Sementara itu, Hamkah, peneliti ACC Sulawesi menyebutkan dari hasil penelitian selama lima bulan, ditemukan adanya potensi terjadi kecurangan pada pelayanan kesehatan.

Salah satu temuan yang paling menonjol adalah tidak adanya tim pengendali fraud (kecurangan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 Tentang pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan pada sistem jaminan sosial nasional.

“Harusnya sejak tahun 2015 semua fasilitas kesehatan memiliki tim pengendali agar potensi adanya kecurangan bisa dihindari,” singkatnya.

Dari empat objek penelitian yaitu diantaranya dua Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), tim peneliti menemukan beberapa potensi terjadinya kecurangan. Seperti pemberian resep alat kesehatan secara berlebih (infus, obat, dll), sehingga apabila tidak terpakai bisa diambil kembali oleh pihak rumah sakit.

“Pasien diberi resep dan dikasih dengan jumlah yang lebih, itupun dikembalikan ke pihak RS untuk mengatur kapan pasien minum obat, saat pasien sudah keluar dan masih ada sisa obat itu bisa jadi terjadi kecurangan karena bisa di pakai untuk keperluan lain (di jual),” lanjutnya.