PBB Dukung Permintaan Turki Untuk Muslim Rohingya

Editor : ifan Ahmad

Aksi teaterikal peduli Rohingya di Makassar
Aksi teaterikal peduli Rohingya di Makassar

Online24, Genewa – Tokoh bidang pengungsi PBB mendukung permintaan Turki kepada Bangldesh untuk membuka perbatasannya dan menerima pengungsi Muslim Rohingya.
Juru bicara Badan Pengungsi PBB (UNHCR), Duniya Aslam Khan, dan juru bicara UNICEF, Christophe Boulierac, telah bertemu dengan Anadolu Agency pada hari Selasa di Jenewa, tentang ribuan Muslim Rohingya yang mencoba melepaskan diri dari kekerasan di Myanmar dengan menyeberang ke Bangladesh.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, pada hari Jumat lalu meminta Bangladesh untuk membuka perbatasannya untuk pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari negara bagian Rakhine bagian barat Myanmar.

Dia mengatakan, Ankara mendesak Bangladesh untuk memberikan akses ke Rohingya, dengan mengatakan bahwa Turki akan membantu untuk mendukung para pengungsi tersebut.

Khan menggambarkan langkah Turki sebagai “inisiatif yang sangat positif dan mendorong,” merupakan contoh bagi negara lain.Khan mengatakan bahwa rata-rata memakan waktu tiga hari untuk mencapai perbatasan Bangladesh, mereka tidak memiliki makanan, dan hanya minum air hujan.

Khan mengatakan, “kami memiliki laporan bahwa masih banyak lagi yang akan datang ke perbatasan Bangladesh. Sejumlah besar orang telah mengungsi.”
Menurut PBB, 123.600 warga Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh sejak peristiwa kekerasan terjadi pada 25 Agustus.
Boulierac dari UNICEF mengatakan lebih dari 80 persen orang Rohingya – lebih dari 100.000 orang yang menyeberang ke Bangladesh – adalah anak-anak dan perempuan.
Boulierac mengatakan bahwa mereka memerlukan perawatan.
Boulierac juga mengatakan bahwa operasi UNICEF telah dihentikan sementara di Rakhine utara karena kekerasan tersebut.

Namun, pada hari Selasa, Ibrahim Kalin, juru bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengatakan bahwa pemerintah Myanmar telah mengizinkan relawan Turki memasuki wilayah konflik.

Rakhine, yang terletak di barat Myanmar, telah mengalami ketegangan antara populasi Budhis dan Muslim sejak kekerasan komunal meletus pada tahun 2012.
Dalam sebuah tindakan keras keamanan yang diluncurkan Oktober lalu di distrik Maungdaw, negara bagian utara, PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan dan penghilangan brutal.

Laporan tersebut menemukan bukti pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan yang mengindikasikan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perwakilan Rohingya mengatakan bahwa sekitar 400 orang tewas dalam operasi tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah telah meningkatkan jumlah militer di Maungdaw dan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) mengaku bertanggung jawab atas serangan di mana pemerintah mengatakan puluhan orang terbunuh.

ARSA mengatakan bahwa serangan tersebut adalah sebagai tanggapan atas penggerebekan, pembunuhan dan penjarahan oleh tentara. (*)