DPRD Sarankan Pemkot Makassar Bentuk Pos Bantuan Hukum di Tingkat Kelurahan

Reporter :
Editor : ifan Ahmad
Sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2015 tentang penyelenggaran bantuan hukum di Hotel Grand Asia, jalan Buolevard, Minggu (10/9/2017). (Foto: Fitrah/ Online24)
Sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2015 tentang penyelenggaran bantuan hukum di Hotel Grand Asia, jalan Buolevard, Minggu (10/9/2017). (Foto: Fitrah/ Online24)

Online24, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (PerDa) nomor 7 tahun 2015 tentang penyelenggaran bantuan hukum di Hotel Grand Asia, jalan Boulevard, Minggu (10/9/2017).

Dalam sosialisasi tersebut dihadiri Anggota Komisi A, Jufri Paba, Anggota Komisi C, Susuman Halim dan Kabag Hukum Pemerintah Kota Makassar, Umar.

Dalam sosialisasi tersebut, Susuman Halim mengatakan perda bantuan hukum ini lahir dari spirit mantan Walikota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin yang ingin memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat.

“Warga hadapi persoalam hukum, namun tidak punya pengetahuan tentang hukum, anggaran tidak memadai untuk sewa pengacara dari sprit itulah walikota makassar Ilham Arif Sirajuddin untuk mencetuskan bantuan hukum,” tuturnya.

Selain itu, Susuman Halim mengatakan Perda bantuan hukum kurang diketahui oleh masyarakat sehingga perlu pemerintah kota untuk mensosialisasikan perda ini.

“Kita di DPRD sudah bekerja melahirkan perda namun perda ini menjadi kurang ditahu oleh warga itu, oleh karena itu saya sarankan pemerintah kota Makassar untuk membentuk pos-pos bantuan hukum di kecamatan ataupun di kelurahan agar masyarakat tahu bahwa ada perda hukum dan itu juga memudahkan warga jika menghadapi persoalan hukum untuk mendapatkan langsung bantuan hukum,” tutupnya.