Dugaan Korupsi Pembangunan MAN di Gowa, ACC Desak Polda Seret Kakanwil

Reporter :
Editor : ifan Ahmad

Wakil Direktur ACC Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun
Wakil Direktur ACC Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun

Online24, Makassar – Dalam dugaan korupsi pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan asrama putra-putri Madrasah Aliyah Negeri (MAN) IC di Kabupaten Gowa, Anti Corruption Committee (ACC) berharap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel tak gantung penetapan tersangka.

“Seharusnya sudah ada penetapan tersangka karena statusnya telah ditingkatkan ke penyidikan. Ada apa tersangka belum diumumkan,” ungkap Sekretaris Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Kadir Wokanubun saat dikonfirmasi via telepon, Minggu (10/9/2017).

Ia mengatakan dalam kasus ini sebenarnya penyidik sudah punya gambaran pihak yang paling bertanggung-jawab atas dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 8.230.000.000 tersebut.

“Dari hasil proses penyidikan sebelumnya juga telah dijelaskan oleh penyidik bahwa dalam pelaksanaan pengerjaan terjadi pengurangan kualitas. Hal itu dikuatkan dari hasil pemeriksaan fisik terhadap pengerjaan pembangunan yang sudah ada oleh tim ahli konstruksi dari Unhas Makassar yang diturunkan penyidik tertanggal 16 Juli 2017 lalu,” ungkapnya.

Dimana diperoleh hasil bahwa kualitas beton pada pekerjaan yang sudah ada tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dituangkan dalam kontrak pekerjaan yaitu seharusnya menggunakan kualitas beton K-225 namun yang terealisasi di lapangan hanya kualitas beton antara K-102 hingga K-122 sehingga dikategorikan sebagai gagal konstruksi.

Sehingga dengan temuan itu, Kadir menjelaskan bahwa temuan tersebut disinyalir kuat terjadi kerugian negara. Meski hingga saat ini penyidik belum meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel untuk melakukan audit kerugian negara.

“Intinya penyidik sudah optimis alat bukti cukup sehingga kasus ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tinggal melakukan ekspose status tersangka,” ucap Kadir.

Salah satu pihak yang menurut kajian ACC patut didalami peranannya yakni Dirut perusahaan rekanan pelaksana pekerjaan dalam hal ini PT. Cahaya Insani Persada, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA) Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Sulsel.

PA dan PPK tupoksinya terang Kadir tertuang jelas dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7384 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk Madrasah/RA/BA Tahun Anggaran 2017. Salah satunya melakukan monitor dan evaluasi kontrol mutu terhadap pelaksanaan bantuan.

“Nah pertanyaannya jika PA dan PPK lakukan tupoksinya dengan benar apakah masih terjadi pelanggaran juknis. Tentu akan terkontrol. Tapi kenyataannya ini jelas tak dilakukan sehingga pengerjaan diluar dari juknis yang ada,” ungkap Kadir.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel, AKBP Leonardo, mengakui pihaknya hingga saat ini masih mendalami keterlibatan seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

Meskipun ia tak menampik jika pihaknya telah mengantongi identitas calon tersangka dalam penyidikan kasus ini.

“Kita pasti umumkan itu. Sabar dulu lah kita masih pendalaman. Semuanya kita akan panggil dan dalami keterlibatannya sejauh mana,” singkat Leonardo saat dikonfirmasi via telepon, Minggu (10/9/2017).

Sebelumnya, unit 1 subdit 3 korupsi Dit Reskrimsus Polda Sulsel menggeledah rumah dan kantor rekanan PT. Cahaya Insani Persada yang berlokasi di Jalan A.Mallombassang No.80 Sungguminasa Kab. Gowa dan Jalan K.H.Wahid Hasyim No.244 Sungguminasa Gowa serta lanjut ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel di Jalan Nuri No.53 Kec. Mariso, Makassar.

Penggeledahan tersebut berdasarkan dari Laporan Polisi Nomor LPA / 123 / VIII / 2017 / SPKT, tanggal 10 Agustus 2017 yang kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan bernomor Sprin Sidik / 31 / VIII / 2017 / Dit Reskrimsus, tanggal 10 Agustus 2017 dan adanya Surat Penetapan Ijin Penggeledahan dari Pengadilan Tipikor Negeri Makassar bernomor 07 / VIII / Pen.Pid.Sus.TPK / 2017 / PN.Mks, tanggal 15 Agustus 2017 serta Surat Perintah Penggeledahan Rumah / Kantor dan Tempat Tertutup Lainnya bernomor Sprin.Dah / 15 / VIII / 2017 / Dit Reskrimsus, tanggal 22 Agustus 2017.