Eks Dirut PD Pasar Minta Jaksa Hadirkan Saksi Meringankan

Reporter :
Editor : ifan Ahmad
Kasi Intelijen Kejari Makassar, Andi Alham
Kasi Intelijen Kejari Makassar, Andi Alham

Online24, Makassar – Eks Direktur Utama Perusahaan Daerah (Dirut PD) Pasar Makassar Raya, Abdul Rahim Bustam, meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar untuk memenuhi permintaannya dalam menghadirkan saksi-saksi yang bisa meringankan tuduhan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada dirinya.

Hal ini dibenarkan oleh Kasi Intelijen Kejari Makassar, Andi Alham, yang menjelaskan bahwa permintaan tersebut adalah hak ARB sebagai tersangka. Sehingga pihaknya wajib menyurati saksi-saksi sesuai permintaan tersangka untuk diambil keterangannya oleh Penyidik.

“Dia (ARB) minta ada saksi a de charge, kita harus penuhi karena itu haknya, kita surati dulu kalau saksinya mau, ya kita periksa,” ujar Andi Alham.

Setelah memenuhi permintaan tersangka untuk dihadirkan saksi meringankan, kata Alham barulah tim penyidik menyimpulkan serta melakukan pemberkasan untuk tersangka agar segera dapat dirampungkan. Sejauh ini, tim penyidik juga sudah memeriksa Abdul Rahim Bustam sebagai tersangka beberapa waktu lalu.

“Untuk penahanan kita kembalikan ke penyidiknya, kalau pemeriksaan, tersangka sudah pernah diperiksa,” tambahnya.

Dalam kasus ini penyidik berhasil menemukan peran ARB, berdasarkan rekomendasi putusan hakim yang telah memvonis Kepala Unit Pasar Pabaeng-baeng Timur, Laesa A Manggung tiga tahun penjara.

Dengan peran turut serta melakukan penganjuran terhadap tindak pidana yang dilakukan Laesa dan telah terbukti di pengadilan. Perbuatan Laesa itu diantaranya, memuluskan penjualan lods pasar Pabaeng-baeng dengan cara mengajukan surat penambahan potensi penambahan lods sebanyak 33 lods, dengan ukuran 2 x 2 meter kepada Direktur PD Pasar Makassar Raya, Rahim Bustan. Tarif sewa yang dikenakan yakni Rp2.3 juta permeter atau Rp9.2 juta setiap lodsnya.

Tarif sewa itu kemudian membengkak dua hingga tiga kali lipat yang kemudian disewakan kepada tujuh orang penyewa, yaitu disewakan kepada Saha sebesar Rp25 juta, kepada Ratnawati Rp40 juta (dua lods), kepada Diana sebesar Rp45 juta (dua lods), kepada Iqbal sebesar Rp25 juta, kepada Budi sebesar Rp35 juta (dua lods), kepada Asriani ssbesar Rp5 juta dan Musrifin sebesar Rp10 juta.

Ketujuh penyewa lanjut jaksa telah membayar tarif sewa lods melebihi harga ketetapan, yang seharusnya total pembayarannya hanya Rp 87 juta, namun membengkak sebesar Rp96.4 juta sehingga total tarif sewa menjadi Rp185 juta.

Rangkaian perbuatan ARB yang dianggap menganjurkan menurut jaksa telah melanggar tiga pasal yakni Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.