Penggiat Anti Korupsi Desak Polisi Tahan Kaharuddin Cs

Reporter :
Editor : ifan Ahmad

Tim Tipikor Polda Sulsel menyita sejumlah dokumen dan barang dari kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya
Tim Tipikor Polda Sulsel menyita sejumlah dokumen dan barang dari kantor Direktorat Jenderal Cipta Karya

Online24, Makassar – Untuk mengantisipasi adanya upaya mengaburkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi yang menjeratnya yakni dugaan korupsi pengadaan pipa PVC, para penggiat anti korupsi di Sulsel mendesak agar Kaharuddin Cs segera ditahan.

Menurut juru bicara Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Gaki) Cabang Sulsel, Muh Basran, upaya penahanan tersebut penting untuk segera dilakukan. Karena ini sebagai upaya antisipasi agar barang bukti nantinya tak dikaburkan oleh para tersangka, juga bertujuan untuk mempermudah proses penyidikan yang sedang berlangsung.

“Tak hanya itu, bisa saja para tersangka kabur ke luar negeri. Sehingga perlu ada upaya penahanan agar proses penyidikan berjalan mudah dan segera rampung,” kata Basran saat dihubungi via telepon, Senin (11/9/2017).

Meski demikian, ia tetap berharap penyidik kepolisian yang menangani kasusnya bertindak secara profesional dan transparan dalam menjelaskan ke masyarakat akan perkembangan penyidikan yang ada melalui sarana media.

“Kita tentunya harap penyidikan kasusnya segera rampung dan menyeret semua pihak yang patut bertanggungjawab. Jangan sampai penyidikan berlarut larut dan kemudian tak ada kejelasan atau kasarnya hanya panas diawal saja ,” harap Basran.

Hal yang sama juga diungkapkan Anti Corruption Committee (ACC). Melalui Sekretarisnya, Kadir Wokanubun berharap penyidikan dugaan korupsi Cipta Karya yang telah menetapkan tujuh orang tersangka tak bernasib sama dengan penyidikan dugaan korupsi lainnya yang dibiarkan mandek bertahun-tahun. Salah satunya dugaan korupsi proyek pembebasan lahan Bandara Mangkendek Kabupaten Tana Toraja.

“Kita hanya harap demikian. Penyidik Polda Sulsel komitmen dengan pemberantasan korupsi. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya masih banyak kasus yang ditangani tapi berjalan stagnan meski tersangka sudah diumumkan,” ungkap Kadir.

Ia berharap upaya penahanan terhadap seluruh tersangka korupsi di tingkat penyidikan perlu di lakukan. Selain merupakan upaya mempermudah proses penyidikan juga langkah tepat untuk memberikan efek jera kepada para tersangka.

“Korupsi kan merupakan kejahatan ekstraordinary atau kejahatan luar biasa. Sehingga perlu ada upaya tegas. Salah satunya tindakan penahanan di tingkat penyidikan jangan pernah mentoleransi,” tegas Kadir.

Dikonfirmasi terpisah, Kasubdit III Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Sulsel, AKBP Leonardo, mengatakan upaya penahanan bisa saja dilakukan selama syarat subjektif dan objektif terpenuhi. Hal itu diatur dalam KUHAP.

“Hanya saja kita belum lakukan penahanan dalam kasus ini. Penyidik masih sementara fokus dalam perampungan pemeriksaan para tersangka serta mendalami adanya keterlibatan pihak lain yang dinilai juga punya tanggungjawab dalam kasus ini,” singkatnya via telepon, Senin (11/9/2017).

Diketahui, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel menetapkan tujuh orang pejabat dari Satuan Kerja (Satker) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Sulsel sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan pipa PVC, Rabu 9 Agustus 2017.

Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik. Dimana para tersangka dinilai secara sengaja melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa PVC yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 3.700.000.000 dengan sistem penunjukan langsung terhadap perusahaan penyedia.

Selain itu dari hasil gelar perkara juga disimpulkan bahwa pekerjaan proyek tersebut juga tidak dilaksanakan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) dan rekanan yang ditunjuk hanyalah sebagai pelengkap administrasi untuk memenuhi syarat kelengkapan pencairan anggaran.

Sehingga atas perbuatan para tersangka, negara dirugikan sebesar Rp 2.466.863.636 sesuai dengan perhitungan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).