Penjualan Fasum Depan M’Tos, ACC Desak Jaksa Periksa Lurah, Camat, dan BPN

Reporter :
Editor : ifan Ahmad

ACC Sulawesi. (Foto: Twitter @accsulawesi) |
ACC Sulawesi. (Foto: Twitter @accsulawesi) |

Online24, Makassar – Terkait penjualan lahan fasum yang terletak di depan M’Tos, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendesak Jaksa memeriksa Lurah, Camat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) .

“Harusnya di =periksa karena tentunya mereka tahu itu. Apalagi kabarnya lahan fasum di sana sudah di jual,” ucap Ketua Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Muthalib via telepon singkat, Senin (11/9/2017).

Ia mengatakan, Lurah dan Camat setempat tentunya dapat menjelaskan bagaimana status lahan yang sebelumnya direncanakan akan dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu. Begitupun dengan pihak BPN Kota Makassar yang tidak bisa serta merta memuluskan penerbitan sertifikat atas lahan yang diketahui adalah fasum yang diajukan oleh pihak individu atau pun lembaga swasta.

“Penting keterlibatan ketiganya didalami untuk mengungkap kasus penjualan fasum depan M’Tos menjadi terang benderang tidak berpolemik terus. Jaksa harus segera mengagendakan pemeriksaan ketiganya,” terang Muthalib.

Padahal, Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar telah berjanji akan mengusut adanya permainan mafia tanah dalam dugaan penjualan fasum milik Kota Makassar yang berada tepat di depan Makassar Town Square (M’TOS) Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea.

“Kalau aset milik Pemkot Makassar, itu jelas tidak bisa diperjualbelikan. Apalagi tanpa sepengetahuan Wali Kota, tentu itu melanggar hukum,” tegas Alham, Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar.

Ia berjanji, dalam waktu dekat ini akan menelusuri serta melakukan pengecekan secara langsung adanya pengalihan fasum fasos milik Kota Makassar yang terletak di depan M’Tos tersebut.

Aset berupa lahan yang diduga telah dijual tersebut dikabarkan kini bukan lagi milik aset Pemkot Makassar. Lantaran status kepemilikan tanahnya telah beralih status menjadi hak milik. Bahkan lahan tersebut rencananya akan dibangun 12 petak ruko untuk tujuan komersialisasi.

Lahan milik negara yang diperkirakan seluas 1 hektar lebih itu telah diklaim sebagai lahan pribadi milik pengembang properti. Lahan itu dulunya akan dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) namun belakangan dikabarkan akan dibangun beberapa ruko.

Sedangkan, mantan Camat Tamalanrea, Muh Yarman AP, sangat menyayangkan jika lokasi fasum fasos di depan M’Tos Makassar itu dicaplok dan dikuasai oleh oknum pengusaha properti. Padahal, lokasi tersebut dalah fasum fasos milik Kota Makassar.

“Lokasi itu fasum fasos, tidak boleh dibanguni ruko kecuali untuk taman atau membangun masjid dan fasilitas umum lainnya boleh saja. Tapi kalau ruko itu pribadi,” kata Yarman.

Kata dia, status fasum fasos di depan M’Tos itu tercatat dalam database Dinas Tata Ruang Kota Makassar. “Makanya saya waktu Camat dulu pertahankan itu, bahkan saya dulu mau baku sikat gara gara itu lokasi,” bebernya.

Bahkan, di era mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin seluruh pemerintah kecamatan selalu diingatkan untuk mengawasi dan menjaga lokasi fasum fasos tersebut. Jangan sampai jatuh ditangan oknum warga yang tak bertanggung jawab.

“Waktu peresmian pos polisi depan MTos kan pak Ilham tegaskan itu, bahwa lokasi itu mau dibuatkan taman dan joging track. Tolong lokasi itu dijaga baik baik. Waktu itu juga Pak Kapolda hadir dalam peresmian pos polisi,” jelasnya.

Lahan seluas 1 hektar lebih itu merupakan fasum fasos dari PT Sari Tama yang sudah diserahkan resmi ke Pemkot Makassar, “Sekali lagi bisa di cek di Tata Ruang, disitu ada site plannya. Saya tahu persis itu, karena saya dulu yang berjuang, menjaga agar lokasi itu tidak di caplok oknum warga,” tegas Yarman.

Ia berharap Lurah dan Camat sekarang agar tidak main main dengan persoalan ini. Karena kata dia masalah fasum fasos adalah hak masyarakat.