Dapat Persetujuan dari Mendagri, Kejati Sulsel Tak Kunjung Panggil Bupati Takalar

Reporter :
Editor : Lucky

Burhanuddin Baharuddin saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Makassar
Burhanuddin Baharuddin saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Makassar

Online24, Makassar – Meski sudah menetapkan Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin, sebagai tersangka kasus dugaan penjualan lahan milik negara, namun hingga kini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel belum memeriksanya.

Beberapa hari usai penetapan tersangka, Kajati Sulsel, Jan S Maringka, pernah mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Burhanuddin akan dilakukan beberapa pekan ke depan. Jan juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapat pesetujuan Mendagri untuk melakukan tindakan hukum terhadap Burhanuddin.

Namun hingga kini, Burhanuddin sama sekali belum menginjakkan kakinya di Kejaksaan Tinggi Sulsel.

Asisten tindak pidana khusus (Aspidsus) Kejati, Tugas Utoto, pun saat ditanya kapan tepatnya pemeriksaan terhadap Burhanuddin dilakukan, memilih bungkam. Pesan singkat yang dikirimkan oleh awak media pun tak dibalas.

Sementara itu Kasipenkum Kejati, Salahuddin, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih bekerja.

“Pemanggilan itu wewenangnya tim penyidik. Mungkin tim punya pertimbangan lain kenapa hingga saat ini belum melakukan pemanggilan. Padahal saja kepada tim penyidik, karena hingga saat ini tim masih bekerja ,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, pada 20 Juli 2017 lalu, Burhanuddin Baharuddin, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penjulan lahan negara yang diperuntukan untuk transmigrasi di Desa Laikang, Kecamatan Mangaragombang, Kabupaten Takalar.

Ia menyusul bawahannya yakni Camat Mangarabombang, Nur Oetary; Sekdes Laikang, Risno; dan juga Kades Laikang, Sila Laidi.

Ketiga bawahan Burhanudin sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Sekedar diketahui, tahun 2014 PT Karya Insan Cirebon memasukan proposal investasi ke pemerintah Takalar. Hal itu kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkanya ijin prinsip yang berisi  bahwa 2.000 hektar lahan yang ada Laikang  akan dijadikan zona industri. Ijin prinsip ini dikeluarkan pada tahun 2015 oleh Bupati Takalar, Burhanudin.

Ijin prinsip tersebut menjadi dasar bagi camat, sekdes dan kades untuk menjual tanah tersebut. Akibat kasus tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 17 miliar.(*)