Pemeriksaan Burhanuddin Tunggu surat Resmi dari Mendagri

Reporter :
Editor : Lucky
Burhanuddin Baharuddin saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Makassar.
Burhanuddin Baharuddin saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Makassar.

Online24, Makassar – Kendati sudah mendapat persetujuan dari Mendagri untuk memproses kasus yang menimpa Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin, namun hingga saat ini kejaksaan Kinggi (Kejati) Sulsel belum melakukan pemeriksaan. Burhanuddin telah dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penjulan lahan milik negara di Desa Laikang, Kecamatan Mangaragombang, Kabupaten Takalar.

Kejati berdalih pihaknya masih merampungkan segala sesuatunya, salah satunya adalah menunggu surat resmi dari Mendagri untuk memeriksa Burhanuddin.

“Segera akan dilakukan pemeriksaan, karena kita kan sementara tunggu surat dari Mendagri. Begitu sampai (surat rekomendasi), kita langsung panggil untuk pemeriksaan,” ujar Kajati Sulsel, Jan S Maringka, Kamis (14/9/2017).

“Kalau sudah jadi tersangka itu kan pasti sudah jalan perkaranya. Jangan dipikirkan lagi itu, tunggu saja di Pengadilan, kecuali tidak diperiksa. Itu kita pastikan, secepatnya,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, pada 20 Juli 2017, Burhanuddin Baharuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penjulan lahan negara yang diperuntukan untuk transmigrasi di Desa Laikang, Kecamatan Mangaragombang, Kabupaten Takalar.

Ia menyusul bawahannya yakni Camat Mangarabombang, Nur Oetary; Sekdes Laikang,  Risno; dan juga Kades Laikang, Sila Laidi.

Ketiga bawahan Burhanudin sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Sekedar diketahui, Tahun 2014 PT Karya Insan Cirebon, memasukan proposal investasi ke pemerintah Takalar. Hal itu kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkanya ijin prinsip yang berisi bahwa 2.000 hektar lahan yang ada Laikang akan dijadikan zona industri. Ijin prinsip ini dikeluarkan pada tahun 2015 oleh Bupati Takalar, Burhanudin.

Ijin prinsip tersebut menjadi dasar bagi camat, sekdes dan kades untuk menjual tanah tersebut. Akibat kasus tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 17 Miliar.