Dialog Kebangsaan, Anggota DPD RI Ini Tekankan Pentingnya Ekonomi Kerakyatan

Editor : ifan Ahmad

Anggota DPD RI, Aziz Qahhar Mudzakkar sosialisasikan empat pilar kebangsaan di Warkop 27, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulsel, Selasa, 19 September.
Anggota DPD RI, Aziz Qahhar Mudzakkar sosialisasikan empat pilar kebangsaan di Warkop 27, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulsel, Selasa, 19 September.

Online24, Makassar – Anggota DPD RI, Aziz Qahhar Mudzakkar, didaulat sebagai pemateri utama dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan di Warkop 27, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Selasa (19/9/2017).

Dalam dialog itu, Aziz juga membahas pentingnya sistem ekonomi kerakyatan sebagai solusi ketimpangan ekonomi di Tanah Air, termasuk di Sulsel.

Di hadapan sekitar 300 mahasiswa maupun masyarakat yang hadir dalam kegiatan itu, Aziz secara gamblang menjelaskan perlunya sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil.

“Sistem ekonomi kita saat ini sangat kapitalistik. Itu sebenarnya bisa kita lawan dengan sistem ekonomi kerakyatan agar ada pemerataan yang dirasakan oleh rakyat kecil,” katanya.

Sistem ekonomi kerakyatan juga menjadi salah satu program utama Aziz bersama Nurdin Halid (NH) dalam membangun Sulsel. Karena persamaan visi di bidang ekonomi itu pula yang membuat Aziz mantap mendampingi NH pada Pilgub Sulsel 2018.

NH juga merupakan Ketua Umum Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) yang menyuarakan ekonomi kerakyatan.

Aziz sangat yakin sistem ekonomi kerakyatan mampu memangkas ketimpangan ekonomi di Tanah Air. Kendati demikian, diakuinya tidak hanya permasalahan ekonomi yang mesti dibenahi, tapi juga permasalahan sosial dan politik.

Untuk itu, ideologi yang berlandaskan empat pilar kebangsaan mesti menjadi kerangka dasar yang dimiliki oleh setiap warga, khususnya generasi muda.

“Kita harus meletakan dasar pemikiran bernegara yang berlandaskan keempat pilar ini. Dengan begitu akan ada kesamaan dalam paradigma berpikir tentang berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Menurut Aziz, empat pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan harga mati yang  harus dipertahankan.

“Kenapa dinamika sosial dan politik kerap terjadi di negara kita? Ya itu karna kita belum meletakan dasar pemikiran berbangsa secara merata. Kita juga belum terlalu memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam batang tubuh Pancasila,” pungkasnya. (*)